Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bitung Tahun 2010

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 Nomor 109/BA/KPU-BTG/XII/2010, tanggal 14 Desember 2010 yang ditetapkan oleh Termohon; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 58 Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kota Bitung sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010 Nomor 109/BA/KPU- BTG/XII/2010, tanggal 14 Desember 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 59 Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 58 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kota Bitung Tahun 2010, Nomor Urut 1 (vide Bukti Bukti P-2 = Bukti T- 2); [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Bitung Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2010, Nomor 109/BA/KPU-BTG/XII/2010, tanggal 14 Desember 2010 (vide Bukti P-3 = Bukti T-3); 60 [3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara a quo adalah Rabu, 15 Desember 2010, Kamis, 16 Desember 2010, dan Jumat, 17 Desember 2010; [3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 17 Desember 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 630/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan; [3.12] Menimbang bahwa selain itu, Termohon dan Pihak Terkait dalam keterangannya mengajukan eksepsi terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon; [3.13] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan, berdasarkan keterangan dan penjelasan para pihak (Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait), bukti-bukti surat dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, keterangan para saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, sebagai berikut: Pokok Permohonan [3.14] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara; [3.15] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-39 yang disahkan di persidangan pada tanggal 4 Januari 2010, serta 13 orang saksi yang yang telah di dengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 29 Desember 2010 dan 4 Januari 2011, masing-masing bernama Drs. J. Tambunan, ME., Narcisca Mariana Lalela, Noprin San Puasa, Soraya Mamuli, Meydan Tuego, Boas 61 Daleri, Paulus Lumakeki, Saerang Tulung, Djeffry Paulus, Dra. Louisa Luntungan, Hannie Ticoalu, Pdt H. Runtukahu, dan Alfreds Sompotan [3.16] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan keterangan secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 29 Desember 2010, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; [3.17] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-38 yang disahkan di persidangan pada tanggal 4 Januari 2011, serta 9 orang saksi yang telah di dengar dan memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah tanggal 30 Desember 2010, masing-masing bernama Dr. BJ Waleleng, SpPD-KGEH, Prof. Dr. R.L. Lefrandt, SpJp (K), Jorry Sembel, Andreas Huwae, Adri Lawa, Jos Porawouw, Romy Saman, Muzna Tawaa dan Robby Hulopi; [3.18] Menimbang bahwa Pihak Terkait, yaitu Pa