Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- 36 Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU 14/2005) terhadap Pembukaan, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon pada hari Selasa, tanggal 25 November 2025. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yakni berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing), alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) sehingga permohonan a quo sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 25 November 2025, hlm. 12-14 dan 17-20]. Selanjutnya, pada hari 37 Senin, tanggal 8 Desember 2025, Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah, kemudian pada hari yang sama telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok perbaikan permohonan dan pengesahan bukti yang disampaikan Pemohon; [3.3.2] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, in casu sistematika permohonan a quo, pada dasarnya secara formal permohonan telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, yaitu telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah (Permohonan hlm. 2-4), kedudukan hukum Pemohon (Permohonan hlm. 4-26), dan alasan permohonan (Permohonan hlm. 26-34). Bahkan, sebelum menguraikan ihwal ketiga hal tersebut, Pemohon pun telah menguraikan perihal identitas Pemohon (Permohonan hlm. 1). Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi sesuai dengan PMK 7/2025, permohonan Pemohon pun telah memuat hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah untuk diputus dalam petitum (Permohonan hlm. 34-35). Namun demikian, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya mengenai persoalan sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan isi/substansi dari masing-masing sistematika dimaksud. [3.3.3] Bahwa berkenaan dengan hal-hal sebagaimana dikemukakan dalam Sub-paragraf [3.3.2] di atas, Mahkamah akan menilai keterpenuhan substansi syarat formal permohonan Pemohon terutama berkenaan dengan uraian yang dikemukakan dalam alasan-alasan permohonan. Dalam hal ini, Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK menyatakan, “Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. ... b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selain itu, permohonan Pemohon harus pula memenuhi syarat formil dalam Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 yang menyatakan sebagai berikut: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. Kewenangan Mahkamah; b. Kedudukan hukum Pemohon; c. Alasan-alasan permohonan (posita); dan 38 d. Hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).” Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, sekalipun pada bagian kedudukan hukum Pemohon telah menguraikan perihal sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin UUD NRI Tahun 1945 dan telah dapat menguraikan adanya kerugian hak konstitusional yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, namun dalam menguraikan mengenai alasan-alasan permohonan (Posita), telah ternyata Pemohon tidak menguraikan secara jelas pertentangan antara norma yang diuji konstitusionalitasnya dengan pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Dalam hal ini, Mahkamah tidak mendapatkan uraian dan argumentasi hukum yang jelas dan memadai (komprehensif) ihwal pertentangan antara norma, in casu Pasal 67 ayat (5) UU 14/2005, terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945. Padahal, uraian mengenai alasan pertentangan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian yang terdapat dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 dimaksud merupakan syarat fundamental yang menjadi dasar dalam penilaian pengujian undang-undang di Mahkamah sebagaimana diatur dalam UU MK dan PMK 7/2025. Adapun dalam permohonan Pemohon, uraian pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 67 ayat (5) UU 14/2005 dengan dasar pengujian oleh Pemohon lebih banyak diuraikan dan dikaitkan dengan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon [vide Permohonan, hlm. 11-25], di mana seharusnya hal tersebut Pemohon uraikan pada bagian alasan-alasan permohonan (posita). Sebab, setelah dicermati permohonan Pemohon pada bagian alasan-alasan permohonan hanya menguraikan contoh perbandingan praktik negara lain berkaitan dengan usia pensiun guru besar dan landasan teori yang menjadi argumentasi Pemohon baik secara yuridis, filsafat, sosiologis, serta argumentasi komparatif dengan negara lain, tanpa menguraikan secara komprehensif pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian. Terlebih, Pemohon dalam menjelaskan pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945, selain tidak diuraikan secara jelas letak pertentangannya, juga uraian lebih dikaitkan dengan kedudukan hukum Pemohon. Seharusnya, uraian 39 pertentangan norma dimaksud dijelaskan secara komprehensif pada bagian alasan- alasan permohonan, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dengan tidak adanya penguraian ihwal pertentangan (kontestasi) antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian pada bagian pokok permohonan, Mahkamah tidak dapat mengetahui ada atau tidaknya pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan UUD NRI Tahun 1945. [3.3.4] Bahwa selain hal tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati petitum permohonan Pe