Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 32 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU 18/2003) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon pada hari Rabu, tanggal 26 November 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal yang dimohonkan (petitum) yang harus sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 26 November 2025, hlm. 6 sampai dengan hlm. 13]. [3.3.2] Bahwa Mahkamah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonan awal yang dibacakan dalam persidangan sebagaimana diuraikan dalam Sub-paragraf [3.3.1] di atas dengan tenggang waktu penyerahan permohonan pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 2025, pukul 12.00 WIB [vide Risalah Sidang tanggal 26 November 2025, hlm. 13]. Namun, telah ternyata Pemohon menyerahkan dokumen perbaikan permohonan pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 2025, pukul 15.12 WIB. Terhadap hal tersebut, Mahkamah telah mengkonfirmasi dalam persidangan pada hari yang sama dan Pemohon membenarkan dokumen perbaikan permohonan diserahkan pada pukul 15.12 WIB [vide Risalah Sidang tanggal 9 Desember 2025, hlm. 1 sampai dengan hlm. 2]. Dengan demikian, oleh karena Pemohon menyerahkan perbaikan permohonan melewati tenggang waktu sebagaimana yang telah disampaikan dalam persidangan, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 77 PMK 7/2025 Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 10 Desember 2025, Mahkamah tidak 33 mempertimbangkan perbaikan permohonan dan memeriksa pokok permohonan a quo berdasarkan permohonan awal. [3.3.3] Bahwa berkenaan dengan permohonan di Mahkamah, dipersyaratkan harus memenuhi syarat formil di antaranya adalah keterpenuhan sistematika atau format dan substansi dari sistematika permohonan. Dalam hal ini, Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 menyatakan, Pasal 31 ayat (1) UU MK “Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. Nama dan alat pemohon; b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.” Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).” [3.3.4] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama Permohonan Awal Pemohon, khususnya berkenaan dengan sistematika permohonan, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, yaitu secara formil telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan alasan-alasan permohonan (posita). Sebelum menguraikan ketiga bagian tersebut, Pemohon pun telah menguraikan perihal identitas sebagaimana permohonan pengujian undang-undang yang diajukan ke Mahkamah. Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025, Pemohon telah memuat hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah dalam permohonannya (petitum). Namun demikian, walaupun permohonan a quo secara formil telah disusun dan memuat sistematika permohonan berdasarkan PMK 7/2025, penilaian perihal keterpenuhan syarat formil suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah pun akan menilai keterpenuhan isi atau substansi dari masing-masing sistematika dimaksud. [3.3.5] Bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan a quo, terkait dengan objek yang diujikan, Pemohon menguraikan mengenai objek yang diujikan adalah 34 Pasal 16 UU 18/2003 pada bagian perihal, kewenangan, kedudukan hukum dan alasan-alasan permohonan. Namun, pada bagian petitum permohonan angka 2, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “yang dimaksud iktikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya yang diputus oleh Dewan Kehormatan Etik Organisasi Advokat yang bersangkutan tanpa mengurangi pertanggungjawaban pidana maupun perdatanya”. Dalam kaitan ini, seharusnya Pemohon secara konsisten menguraikan mengenai objek yang diujikan pada tiap bagian permohonan hingga petitum permohonan secara konsisten. Selanjutnya, pada bagian kedudukan hukum, Pemohon menguraikan kualifikasinya sebagai Pemohon, perseorangan warga negara Indonesia, sebagaimana syarat yang tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Setelah Mahkamah mencermati uraian pada bagian kedudukan hukum, Pemohon lebih banyak menguraikan kasus konkret yang dialaminya bukan menguraikan adanya hubungan sebab-akibat berlakunya norma a quo dengan anggapan kerugian hak konstitusional yang dimaksud oleh Pemohon. Uraian mengenai hubungan sebab- akibat dari berlakunya norma a quo terhadap hak konstitusional yang dimaksud Pemohon merupakan bagian yang penting bagi Mahkamah untuk menentukan secara jelas apakah Pemohon memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Dalam kaitan ini, kasus konkret yang dialami Pemohon menjadi bagian pintu masuk dalam menguraikan lebih lanjut anggapan kerugian hak konstitusional. Oleh karena tidak jelasnya uraian tersebut maka sulit bagi Mahkamah untuk menilai keterpenuhan syarat sebagai Pemohon. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlepas Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak, berkenaan dengan uraian alasan-alasan permohonan (posita), apabila dicermati lebih lanjut, terlepas ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, pada bagian posita tidak terdapat uraian argumentasi hukum yang jelas dan memadai perihal