Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010, bertanggal 29 November 2010. Bahwa keberatan Pemohon tersebut pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut: • Bahwa Pemohon adalah calon perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 – 2015 telah melengkapi seluruh persyaratan pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun Termohon berdasarkan Berita Acara Nomor 270/24/BA-KPU.BURSEL/IX/2010 tentang Hasil Verifikasi Berkas Pasangan Calon Perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 atas nama Pasangan Calon dr. Salim Alkatiri dan La Ode Badwi, S.Pd bertanggal 20 September 2010, telah dinyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan masyarakat, tidak memenuhi syarat kesehatan, tidak memiliki ijazah SMA, dan pernah dihukum 2 tahun penjara; • Menurut Pemohon berita acara Termohon sebagaimana tersebut adalah tidak benar, karena Pemohon telah memenuhi syarat dukungan sebanyak 6.289 jiwa atau melebihi 6,5% sebagaimana yang disayaratkan oleh peraturan perundang- undangan (Bukti P-15A), telah memenuhi syarat kesehatan berdasarkan pemeriksaan pembanding (second opinion) di Laboratorium Klinik Primadia Jalan Kampung Melayu Jakarta Pusat (Bukti P-2e), Pemohon telah melampirkan surat keterangan dari Kepolisian Daerah Maluku mengenai kehilangan ijazah SMA Kristen Makassar (Bukti P-14e) dan Pemohon telah bersikap terbuka mengakui pernah dipidana penjara selama 2 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Klas I 33 Cipinang Jakarta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2349 K/Pid/2006 (Bukti P-28); • Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah antara lain memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan untuk melakukan Pemilukada ulang atau kembali menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 – 2015; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai kewenangan (objek) dan Termohon mengajukan eksepsi kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait dan Termohon tersebut; Eksepsi Tentang Kewenangan [3.2.1] Bahwa Pihak Terkait dalam keterangannya menyatakan permohonan Pemohon error in objecto, kerena Pemohon dalam permohonan a quo sama sekali tidak menyampaikan keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon dan Pemohon sama sekali juga tidak menguraikan akibat nyata pelanggaran- pelanggaran yang didalilkan terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010. Terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa objek permohonan Pemohon adalah Keputusan Termohon Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Pemenang Kedua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 bertanggal tanggal 29 November 2010 (vide Bukti P-5). Berdasarkan objek permohonan Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat bahwa objek sengketa permohonan Pemohon bukan merupakan hasil rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 sebagaimana diatur dalam Pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, melainkan objek permohonan Pemohon merupakan penetapan pemenang I dan pemenang II 34 Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 yang berhak untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Putaran Kedua. Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Buru Selatan diatur dalam Keputusan Termohon Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 bertanggal 29 November 2010 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan bertanggal 29 November 2010 (Model DB-KWK.KPU) berikut lampirannya; Eksepsi Tentang Kedudukan Hukum [3.2.2] Bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan Pemohon sama sekali tidak memenuhi syarat sebagai pihak dalam perselisihan Pemilukada Kabupaten Buru Selatan karena bukan merupakan pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Buru Selatan Nomor 18 Tahun 2010. Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon dalam sengketa Pemilukada tidak harus sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan oleh Termohon, karena Mahkamah berdasarkan Putusan Nomor 196-197-198/ PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010 memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon yang bukan merupakan Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah. Berdasarkan pada putusan Mahkamah tersebut, Mahkamah akan menilai apakah Pemohon memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010. Bahwa menurut Termohon dan saksi Termohon bernama Benoni Solissa, S.H., ada tiga alasan penolakan pencolonan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010, yaitu: 1. Pemohon pernah dijatuhi pidana selama dua tahun penjara karena melakukan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya di atas lima tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; 2. Pemohon tidak memenuhi syarat kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari Tim Dokter yang ditunjuk oleh Termohon; 35 3. Pemohon tidak memenuhi dukungan 6,5 % atau 3.789 orang dari jumlah penduduk Kabupaten Buru Selatan sebanyak 58.288 di lima kecamatan; 4. Pemohon tidak melampirkan ijazah SLTA, namun yang bersangkutan hanya melampirkan surat keterangan dari Kepolisian yang menerangkan bahwa ijasah dr. Salim Alkatiri terbakar pada waktu terjadi kerusuhan; Bahwa sebelum Mahkamah menilai satu persatu dasar alasan penolakan pencalonan Pemohon sebagai Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buru Selatan, terlebih dahulu akan dinilai persyaratan yang pertama yaitu apakah benar Pemohon pernah dipidana penjara selama 2 tahun karena melakukan tindak pidana korupsi. Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mensyaratkan bahwa Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon dan Pemohon (Bukti P-2 = Bukti T-12, Bukti T-11, Bukti P-24.a = Bukti T-10, Bukt