Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan para Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten 191   Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 256/KPU- KY/XII/2010, bertanggal 2 Desember 2010; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan. Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil 192   penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas. [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen 193   Nomor 256/KPU-KY/XII/2010 bertanggal 2 Desember 2010 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) serta Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut: a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. [3.6] Menimbang bahwa Pemohon II dan Pemohon IV adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 160/Kpts/KPU-KY/VII/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 (vide Bukti P.II-2.1 = Bukti P.IV-5). Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon II dan Pemohon IV telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut di atas, sehingga Pemohon II dan Pemohon IV memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon III, Termohon mengajukan eksepsi, yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo dan permohonan Pemohon I dan Pemohon III tidak jelas/kabur. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah setelah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Pemohon I dan Pemohon III, mendengar jawaban lisan dan membaca jawaban tertulis Termohon, serta memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon III dan bukti- 194   bukti Termohon yang diajukan tersendiri untuk mendukung jawaban sekaligus membantah dalil-dalil Pemohon III, memperoleh fakta-fakta sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon III merupakan bakal pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010; 2. Bahwa pada saat melakukan pendaftaran Pemohon I dan Pemohon III diberi Formulir BP-KWK (Formulir Perseorangan); 3. Bahwa terhadap pendaftaran Pemohon I dan Pemohon III, Termohon selanjutnya tanpa pemberitahuan ketidaklengkapan berkas atau berkas yang salah kepada Pemohon I dan Pemohon III mengumumkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan administrasi dengan Surat Nomor 152/Kpts/KPU- KY/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010; 4. Bahwa terhadap Surat Keputusan Termohon Nomor 152/Kpts/KPU- KY/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010, Pemohon I mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, yang berdasarkan Putusan PTUN Jayapura Nomor 33/G/2010/PTUN.JPR, tanggal 8 September 2010 (vide Bukti PI-2), mengabulkan gugatan Penggugat (Pemohon I) dengan amar sebagai berikut: • Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; • Menyatakan Batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 152/Kpts/KPU-KY/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010 tentang Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Administrasi Dalam Rangka Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010; • Memerintahkan Terguga