Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk menguji Pasal 268 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029, selanjutnya disebut UU 8/1981) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); 10 [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut: a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 268 ayat (1) UU 8/1981 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan, mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: 11 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.7] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) 12 UUD 1945 telah dilanggar dengan berlakunya Pasal 268 ayat (1) UU 8/1981, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 214/Pid/B/2006/PN.Sbg, bertanggal 28 Mei 2007, Pemohon dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Subang tersebut Pemohon telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung yang putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Subang, kemudian setelah adanya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Pemohon mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung; - Bahwa menurut Pemohon Pasal 268 ayat (1) UU 8/1981 yang menyatakan, ”Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari suatu putusan tersebut”, telah merugikan hak konstitusional Pemohon karena berdasarkan pasal a quo, harus ada eksekusi terhadap Pemohon, sedangkan Pemohon sedang melakukan upaya hukum kasasi, dan jika kasasi Pemohon dikabulkan namun Pemohon sudah menjalani hukuman, hal tersebut hanya merehabilitasi hak-hak dan martabatnya Pemohon saja sedangkan penderitaan lahir batin dan keluarga sudah tidak bisa dipulihkan lagi; [3.9] Menimbang bahwa dari ketentuan hukum mengenai syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK junctis Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum atas diri Pemohon, Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: [3.9.1] Bahwa benar Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UUD 1945. Pasal 28D (1) ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 28I ”(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun; 13 (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu; (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”. Hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 268 ayat (1) UU 8/1981 yang menyatakan, ”Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari suatu putusan tersebut”; [3.9.2] Bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Mahkamah memandang tidak perlu mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan keterangan Presiden karena posisi hukum yang dipersoalkan dalam permohonan sudah jelas. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan a quo; [3.9.3] Bahwa permasalahan hukumnya adalah apakah hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) UUD 1945, dirugikan oleh berlakunya Pasal 268 ayat (1) UU 8/1981. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, pasal tersebut mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang t