Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk menguji Pasal 58 huruf o dan Penjelasan Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) selanjutnya disebut UU 32/2004 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan 52 mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 58 huruf o dan Penjelasan Pasal 58 huruf o UU 32/2004 terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; 53 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta Putusan- Putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, secara spesifik dan aktual, telah dirugikan akibat diberlakukannya ketentuan Pasal 58 huruf o dan Penjelasan Pasal 58 huruf o UU 32/2004. 1. Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 2. Pasal 28D ayat (3) “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” 3. Pasal 28G ayat (1) ”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman 54 ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” [3.8] Menimbang bahwa terhadap pasal-pasal tersebut, para Pemohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut: [3.8.1] Dengan ketidakjelasan apakah pengaturan “pembatasan 2 masa jabatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf o dan Penjelasan Pasal 58 huruf o UU 32/2004 menganut pengaturan “pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung” sebagaimana dianut dalam Pasal 56 ayat (1) UU 32/2004, maka pengaturan Pasal 58 huruf o dan Penjelasan Pasal 58 huruf o UU 32/2004 telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaan hak-hak konstitusional Pemohon I sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 untuk turut serta kembali sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dan juga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaan hak-hak konstitusional Pemohon II untuk turut serta kembali sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011; [3.8.2] Ketidakjelasan apakah pengaturan “pembatasan dua masa jabatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf o UU 32/2004 dan Penjelasan Pasal 58 huruf o UU 32/2004 menganut pengaturan “pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung” sebagaimana dianut dalam Pasal 56 ayat (1) UU 32/2004, maka hal itu dapat menghilangkan hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sebagaimana warganegara lainnya yang memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung, yang secara jelasnya dapat menghambat Pemohon I untuk kembali mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dan juga Pemohon II dapat kehilangan dan/atau terhambat hak konstitusionalnya untuk serta turut serta sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011; [3.8.3] Ketidakjelasan apakah pengaturan “pembatasan dua masa jabatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf o UU 32/2004 dan Penjelasan Pasal 58 huruf o UU 32/2004 menganut pengaturan “pemilihan kepala daerah dan wakil 55 kepala daerah secara langsung” sebagaimana dianut dalam Pasal 56 ayat (1) UU 32/2004, maka hal itu telah menimbulkan ancaman ketakutan bagi Pemohon I apakah masih dapat turut serta kembali sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 dan juga menimbulkan ancaman ketakutan bagi Pemohon II apakah masih dapat turut serta sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011; [3.8.4] Fakta penetapan dan pengangkatan sebagai Kepala Daerah dapat melalui mekanisme: 1. Wakil Kepala Daerah bisa naik menjadi Kepala Daerah menggantikan Kepala Daerah yang berhalangan tetap, yaitu baik karena misalnya meninggal dunia ataupun karena dijatuhi putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga apakah masa jabatan yang bersangkutan dapat dihitung sebagai satu kali masa jabatan Kepala Daerah; Pemohon II menjadi Bupati Karimun berdasarkan Kepmendagri Nomor 131.30-326 tertanggal 25 April 2005, di mana penetapan Pemohon II sebagai Bupati Karimun dipandang perlu dilakukan demi kepentingan “kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Karimun” [vide Bukti P-9]; 2. Seseorang dapat diangkat sebagai Penjabat Kepala Daerah, sehingga masa jabatan tersebut tidak dapat dihitung sebagai masa jabatan Kepala Daerah yang pertama, karena pengangkatan sebagai Pejabat Kepala Daerah merupakan penugasan kepada Pejabat Kepala Daerah yang bersangkutan