Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rayat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189, selanjutnya disebut UU 2/2011) dan Pasal 239 ayat (2) huruf d dan huruf g, serta Penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, selanjutnya disebut UU 17/2014) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 83 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; 84 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011, Pasal 239 ayat (2) huruf d dan huruf g UU 17/2014 dan Penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011 Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART. Pasal 239 ayat (2) huruf d dan g UU 17/2014 Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: … d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan … g. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; … Penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 Cukup jelas 85 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin antara lain dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerangkan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Pemohon I adalah Dosen Hukum Tata Negara, sedangkan Pemohon II merupakan mahasiswa aktif di Universitas Achmad Yani, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum [vide Bukti P-5]. Pemohon I dan Pemohon II memiliki hak pilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di Daerah Pemilihan Tabanan I (Pemohon I) dan Daerah Pemilihan Batam IV (Pemohon II); 4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganggap norma Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011 yang dimohonkan pengujian, telah menyebabkan kerugian hak konstitusionalnya dengan alasan sebagai berikut. a. Bagi Pemohon I yang berprofesi sebagai dosen tidak bisa menjelaskan kebuntuan hukum yang terjadi di hadapan mahasiswa yang bertanya mengapa masa jabatan kepengurusan partai politik tidak dibatasi. Sebagai akademisi hukum, Pemohon I menganggap dirinya bertangung jawab untuk senantiasa menjembatani kesenjangan antara teori hukum normatif dengan praktik ketatanegaraan. Ketiadaan batasan kepengurusan partai politik secara aktual menghambat peran Pemohon I dalam diskursus hukum dan politik. b. Bagi Pemohon II yang merupakan mahasiswa aktif mengawal isu-isu hukum melalui organisasi seperti Direktur Eksekutif Platform Hukum Voicedlawid, Founder Platform Hukum Legal Repost, Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani, serta aktif sebagai narasumber webinar nasional, berkeinginan untuk bergabung dengan partai politik di masa depan. Pemohon II telah melakukan langkah persiapan serius untuk memasuki dunia politik praktis. Namun Pemohon II potensial mengalami pelanggaran hak konstitusionalnya, khususnya hak untuk memperoleh kedudukan hukum yang sama karena adanya dominasi pimpinan partai yang berkuasa tanpa batasan sehingga menciptakan struktur internal partai politik yang tidak demokratis, di mana kader-kader 86 baru kesulitan memperoleh kesempatan yang adil untuk berkembang, sehingga Pemohon II akan menghadapi kendala serius dalam pengembangan kapasitas politik karena sistem regenerasi yang tidak sehat akibat kepemimpinan yang stagnan. 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menganggap norma Pasal 239 ayat (2) huruf d dan huruf g UU 17/2014 dan Penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 yang mengatur mengenai pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR, telah menyebabkan kerugian hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II sebagai pemilih yang terdaftar dalam DPT k