Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat 29 pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura (selanjutnya disebut UU 20/1947), terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional 30 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat- syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947 yang menyatakan: “Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan.” 2. Bahwa Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional dirugikan secara aktual dengan diberlakukan peraturan tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yaitu terampas hak asasi Pemohon karena tidak adanya kepastian hukum mengenai tenggang waktu pengajuan kontra memori banding sehingga menimbulkan ketidaksamaan di depan hukum antara pembanding dan terbanding; 3. Bahwa kerugian Pemohon bermula pada saat PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Agustus 2021 terhadap Putusan Nomor: 191/Pdt.G./2020/PN. Jkt.Brt, yaitu 12 (dua belas) hari setelah putusan diberitahukan oleh para pihak, yaitu tanggal 4 Agustus 2021. 31 Terhadap permohonan banding, PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) mengajukan memori banding setelah 3 (tiga) bulan dari pengajuan permohonan banding, yaitu 11 Oktober 2021 yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat; 4. Bahwa pemberitahuan mengenai adanya permohonan banding beserta penyerahan memori banding kepada Pemohon baru dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2021. Karena adanya permohonan banding beserta adanya memori banding yang diajukan oleh pihak PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) tersebut, maka Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan kontra memori banding. Tetapi pada saat Pemohon ingin mengajukan kontra memori banding, berkas perkara telah dikirimkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 9 November 2021, yaitu 12 (dua belas) hari sejak pemberitahuan permohonan banding beserta penyerahan memori banding kepada Pemohon. 5. Bahwa menurut Pemohon, hak asasi Pemohon dalam mengajukan kontra memori banding telah dirampas karena tidak adanya kepastian hukum tenggang waktu beserta perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum antara pembanding dan terbanding. PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) selaku pembanding mempunyai jangka waktu 56 (lima puluh enam) hari sejak permohonan banding diajukan. Sedangkan Pemohon selaku terbanding hanya mempunyai jangka waktu 12 (dua belas) hari semenjak pemberitahuan adanya permohonan banding beserta penyerahan memori banding. Berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal pertentangan norma Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947 dengan UUD 1945, menurut Mahkamah, Pemohon telah menguraikan secara spesifik bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947 Pemohon menganggap telah mengalami kerugian secara faktual. Oleh karena itu, Pemohon telah dapat menjelaskan adanya sebab akibat (causal verband) antara hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon dengan berlakunya dengan norma yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah, maka anggapan kerugian konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi. Sehingga menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; 32 [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947 yang tidak mengatur tenggang waktu penyerahan dan pengajuan berkas memori banding dan kontra memori banding pada pengadilan ti