Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang (MODEL DB – KWK. KPU) tanggal 4 Maret 2013 yang ditetapkan oleh Termohon; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; 40 b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), junctis Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) 41 ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Sumedang, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.5] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan, Mahkamah lebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa permohonan para Pemohon salah objek (error in objecto), sebagai berikut: [3.5.1] Sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, Termohon telah membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang (MODEL DB – KWK. KPU) tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu tiga belas dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 42 Kabupaten Sumedang Nomor 13/Kpts/KPU.Kab.011.329053/KWK/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013, tanggal 4 Maret 2013; [3.5.2] Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan menyatakan, “KPU Kabupaten/Kota membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten/Kota (Model DB - KWK.KPU), Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB1 - KWK.KPU) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB1 - KWK.KPU)”. [3.5.3] Para Pemohon dalam permohonan awal maupun perbaikan permohonannya mendalilkan yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 13/Kpts/KPU.Kab.011.329053/KWK/III/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013, tanggal 4 Maret 2013 (seharusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013); [3.5.4] Menurut Mahkamah, dengan merujuk ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, Pasal 4 PMK 15/2008, dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 maka dalam permohonan a quo yang menjadi objek permohonan seharusnya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi 43 Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang (MODEL DB - KWK.KPU) tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu tiga belas dan bukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 13/Kpts/KPU.Kab. 011.329053/KWK/III/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013, tanggal 4 Maret 2013 (seharusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013); [vide bukti Pemohon P-3 = bukti T-5 = bukti PT-3]. Selain itu, menurut Mahkamah, penerbitan Keputusan Termohon Nomor 13/Kpts/KPU.Kab.011.329053/KWK/III/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013 yang tidak menyebutkan sama sekali perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah suatu keputusan yang mendasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang (MODEL DB - KWK.KPU) tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu tiga belas, sehingga seandainya pun Keputusan Termohon Nomor 13/Kpts/KPU.Kab. 011.329053/KWK/III/2013 dibatalkan, maka hal tersebut tidak akan membatalkan perolehan suara masing-masing pasangan calon; [3.5.5] Bahwa mengenai objek sengketa dalam Pemilukada, Mahkamah dalam Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 3 Juni 2010, Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 21 Juni 2010, Putusan Nomor 43/PHPU.D- VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010, Putusan Nomor 49/PHP