Permohonan Keberatan Atas Penetapan Bupati Kepala Daerah/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Konawe Selatan

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 25/kpts/KPU-KAB.027.433563/V/2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26/kpts/KPU-KAB.027.433563/V/2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 tanggal 18 Mei 2010; [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. Kewenangan mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. Tenggang waktu mengajukan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 175 Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan Mahkamah tersebut disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, selanjutnya disebut UU 22/2007) yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (disingkat Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, serta telah berlaku efektif mulai tanggal 1 November 2008 berdasarkan Berita Acara Pengalihan Wewenang dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi bertanggal 29 Oktober 2008; [3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mempersoalkan mengenai penetapan hasil perolehan suara setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 176 Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Kaerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 14/kpts/KPU-KAB-027.433563/IV/2010 bertanggal 17 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010, Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Bupati dan Calon Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 dengan Nomor Urut 3; [3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang waktu pengajuan permohonan [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.10] Menimbang bahwa Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Konawe Selatan dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan dengan Nomor 25/kpts/KPU-KAB.027.433563/V/2010 bertanggal 17 Mei 2010, sehingga batas 177 waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Kamis, 20 Mei 2010 terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan pada tanggal 17 Mei 2010; [3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2010 pukul 15.15 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 110/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008; [3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.13] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut: [3.13.1] Pemohon berkeberatan terhadap penetapan hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Dalam Pemilukada Konawe Selatan yang telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. H. Imran, M.Si dan Drs. H. Sutoardjo Pondiu, M.Si., sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan melalui Keputusan Nomor 26/kpts/KPU- KAB.027.433563/V/2010 bertanggal 19 Mei 2010, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut: 1. Termohon dalam menetapkan DPT tidak melakukan pemutakhiran data sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum karena: a. DPT yang ditetapkan oleh Termohon masih banyak terdapat permasalahan, yaitu: 1) pemilih tidak memiliki NIK sebanyak 61.708; 2) pemilih memiliki NIK, tetapi memiliki tanggal, bulan, dan kelahiran sama sebanyak 40.240; 3) pemilih di bawah umur sebanyak 141; 178 4) pemilih “siluman” (pemilih yang tidak berdomisili di Konawe Selatan) dan pemilih ganda di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Potoro, Kecamatan Andolo sebanyak 549; 5) wajib pilih tidak valid yang disengaja oleh Termohon sebanyak 101.948; b. Termohon telah melakukan penggelembungan suara yang dilakukan dengan cara: 1) pencoblosan 2 kali; 2) wajib pilih tidak memiliki NIK dan wajib pilih yang didaftar ganda; 3) pemalsuan NIK oleh Termohon di TPS 3 Desa Linggea Kecamatan Ranomeeto sebanyak 297; 4) penambahan DPT sebanyak 17 orang di TPS 1 Desa Punggaluku, Kecamatan Laeya; 5) penambahan DPT sebanyak 10 orang di TPS 1 Puuwulo Kecamatan Laeya, pemilih yang bukan penduduk setempat, tidak terdaftar dalam DPT, tidak memiliki C-6, dan C-5 telah mencoblos di TPS II Desa Pewuta, Kecamatan Angata sebanyak 33 orang; 6) anggota KPU Konawe Selatan (Yuliana, S.H) yang berdomisili di Kota Kendari terdaftar dalam DPT di TPS 2 Desa Potoro Kecamatan Andoolo; 7) ketua KPU dan i