Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor 52/Kpts/KPU.Kab-NB/2011, tentang Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011, tanggal 7 Februari 2011, dan Keputusan   52 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor 53/Kpts/KPU.Kab-NB/2011, tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011, tanggal 8 Februari 2011; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan   53 Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil Pemilukada, yakni Hasil Pemilukada Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya   54 disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor 21/Kpts/KPU-Kab.NB/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nias Barat Tahun 2011 Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011, tanggal 29 November 2010 Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2 (vide Bukti T3); [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Dalam Eksepsi: Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.8] Menimbang bahwa dalam jawaban Termohon dan tanggapan Pihak Terkait keduanya mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; [3.8.1] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.8.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.8.3] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor 52/Kpts/KPU.Kab-NB/2011 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala   55 Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011, tanggal 7 Februari 2011, (vide Bukti T-8); [3.8.4] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara a quo adalah Selasa, 8 Februari 2011, Rabu, 9 Februari 2011, dan terakhir Kamis 10 Februari 2011; [3.8.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Februari 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 83/PAN.MK/2011; [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon diajukan sudah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, sehingga eksepsi Termohon dan Pihak Terkait dinyatakan beralasan hukum; [3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait dinyatakan beralasan hukum maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan; 4.