Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU 18/2003) terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu. a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 43 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu. a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada atau tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang- undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu. a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 44 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Pemohon pada pokoknya menguraikan kedudukan hukumnya sebagai berikut. 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) UU 18/2003, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut. Pasal 7 ayat (3) UU 18/2003 “Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri”. Pasal 8 ayat (2) UU 18/2003 “Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atau pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung.” 2. Bahwa Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan semula tergabung dalam Organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI) sekaligus merupakan pendiri serta Ketua Umum dari Organisasi Advokat Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia (PEMBASMI) yang memiliki hak konstitusional untuk medapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang adil sebagaimana dijamin dalam norma Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa dalam menguraikan ada atau tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian, Pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut. a. Bahwa Pemohon telah diberhentikan keanggotaannya sebagai advokat yang tergabung dalam Organisasi Advokat KAI secara sepihak dengan alasan adanya dugaan pelanggaran kode etik terkait peristiwa yang terjadi 45 di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 6 Februari 2025 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KAI Nomor 007/DPP-KAI/SK/1/2025, bertanggal 8 Februari 2025. b. Bahwa faktanya sampai dengan saat ini atau setidaknya sampai SK DPP KAI Nomor 007/DPP-KAI/SK/1/2025 dikeluarkan, Pemohon tidak pernah sama sekali dipanggil untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dituduhkan kepada Pemohon, tidak pernah dipanggil untuk diperiksa oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat melalui proses sidang etik yang adil, serta tidak pernah sekalipun diberikan hak untuk melakukan pembelaan diri melalui pemeriksaan di hadapan Dewan Kehormatan Advokat. c. Bahwa selain itu, pada tanggal 11 Februari 2025, Ketua Pengadilan Tinggi Banten menerbitkan Penetapan Nomor 52/KPT.W29/HM.1.1.1/II/2025 tentang Pembekuan Berita Acara Sumpah (BAS) Advokat Pemohon [vide Bukti P-5], dengan alasan Pemohon dianggap melanggar sumpah/janji advokat karena tidak menjaga martabat profesi advokat. d. Bahwa menurut Pemohon, tindakan yang dilakukan oleh Organisasi Advokat KAI dan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tersebut dianggap telah melanggar hak konstitusional Pemohon karena tanpa melalui mekanisme pembelaan diri dan proses pemeriksaan etik yang disebabkan oleh ketidakjelasan rumusan norma Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) UU 18/2003 sehingga bersifat multitafsir yang apabila permohonan a quo dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya tersebut tidak akan terjadi. Setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya serta syarat kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang, yaitu sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat [vide Bukti P-3a]. Akan tetapi, terkait dengan anggapan adanya kerugian hak konstitusional Pemohon,