Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Nomor 58.BA/KPU-SR/XI/2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010, tanggal 18 November 2010, yang dibuat oleh Termohon; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 30   b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara 31   langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Sabu Raijua sesuai dengan Berita Acara Nomor 58.BA/KPU-SR/XI/2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010, tanggal 18 November 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 30/KPTS/KPU-SR/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan 32   Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 4; [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Nomor 58.BA/KPU-SR/XI/2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010, tanggal 18 November 2010 (Bukti T-7); [3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara a quo adalah Jumat, 19 November 2010, Senin, 22 November 2010, dan selasa, 23 November 2010; [3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 November 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 586/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan; Pendapat Mahkamah Pokok Permohonan [3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya perbedaan angka dalam Formulir C 1-KWK.KPU di 22 TPS dari 100 TPS yang tersebar di 5 kecamatan dengan data yang dimiliki Pemohon yang menyebabkan adanya selisih angka sebanyak 528 suara pada penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten 33   Sabu Raijua. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3.12, dan Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-7 berupa Formulir Model C 1-KWK dari beberapa TPS yang tersebar di 5 kecamatan yang berada di Kabupaten Sabu Raijua, serta menghadirkan saksi Hendrikus CH. Ata Palla dan Leonidas V.C. Adoe, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada perbedaan angka yang tertuang dalam Formulir C 1-KWK. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah bahwa tidak terjadi kekeliruan dalam penulisan angka-angka dalam Formulir Model C1- KWK.KPU di 22 TPS, karena komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon menurut rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Termohon sudah tepat dan benar sesuai mekanisme dan berdasarkan kondisi objektif. Menurut Termohon pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS disaksikan oleh semua saksi- saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon yang turut menandatangani seluruh lampiran Formulir Model C 1-KWK.KPU tanpa ada keberatan sama sekali. Begitu pula pada saat rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPK dan KPU komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon tetap sama dan tidak ada perbedaan. Untuk