Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap UUD 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia 57 Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Pasal 288 serta Pasal 293 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selanjutnya disebut KUHP, terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang 58 dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat- syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah Pasal 288 dan Pasal 293 KUHP yang menyatakan: Pasal 288 KUHP: (1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 59 Pasal 293 KUHP: (1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah-lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu. (3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan. 2. Bahwa para Pemohon menerangkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang telah dirugikan mengenai pemenuhan hak konstitusional untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dipositifkan di dalam KUHP, yaitu dengan berlakunya norma-norma dalam Pasal 288 dan Pasal 293 KUHP yang dinilai multitafsir dan tidak memberikan kepastian hukum yang jelas; 3. Bahwa para Pemohon menerangkan memiliki adik sepupu perempuan khawatir apabila saudara sepupu para Pemohon menjadi korban percabulan di bawah umur [vide Pasal 293 ayat (1) dan ayat (2) KUHP] maupun sebagai korban kekerasan dalam perkawinan [vide Pasal 288 KUHP] sehingga tidak ada kepastian perlindungan hukum; 4. Bahwa para Pemohon juga menerangkan apabila para Pemohon nanti menjadi ayah dan sewaktu-waktu anak para Pemohon mengalami korban percabulan yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 293 KUHP sehingga para Pemohon tidak bisa melaporkan dikarenakan norma Pasal a quo mengatur hanya anak yang menjadi korban yang bisa melaporkannya (delik aduan absolute); 5. Bahwa selain itu, para Pemohon juga khawatir dengan ketentuan dalam Pasal 288 KUHP yang tidak menyebutkan batas usia perempuan yang belum waktunya untuk dikawini sehingga menimbulkan berbagai penafsiran mengenai batas usia perempuan untuk dikawini. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal pertentangan norma, khususnya Pasal 288 dan Pasal 293 KUHP dengan UUD 1945, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik dan menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) perihal berlakunya ketentuan Pasal 288 dan Pasal 293 KUHP telah dianggap merugikan para Pemohon. Setidak-tidaknya, dalam batas penalaran yang wajar, para 60 Pemohon telah menguraikan potensi kerugian yang akan dialami dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujiannya. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma-norma a quo, Mahkamah berpendapat para Pemohon telah dapat menerangkan anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon yang dijamin dalam UUD 1945. Sehingga, dengan demikian menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 288 dan Pasal 293 KUHP, para Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut para Pemohon terdapat perbedaan mengenai batas usia untuk melangsungkan perkawinan yaitu dalam Pasal 29 KU