Pengujian Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Militer yang telah ditetapkan menjadi undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama yang diajukan dalam permohonan Pemohon adalah pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Militer, khususnya Pasal 1, Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 38, selanjutnya disebut UU 2/Pnps/1964) yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang, sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) harus mempertimbangkan terlebih dahulu: 1. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk bertindak selaku pemohon dalam permohonan a quo. Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, antara lain, menguji undang-undang terhadap UUD 1945; 49 [3.4] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah permohonan pengujian undang-undang in casu UU 2/Pnps/1964 yang semula merupakan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum dan Militer, yang telah ditetapkan menjadi undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 (selanjutnya disebut UU 5/1969) terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Bahwa untuk dapat diterima sebagai pihak dalam pengujian undang- undang terhadap UUD 1945, Pemohon terlebih dahulu harus: a. menjelaskan kedudukannya apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara; b. menjelaskan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kedudukan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas. [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah dalam putusannya, yaitu sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 hingga saat ini, berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus dipenuhi syarat-syarat: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 50 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang telah dijatuhi pidana mati dalam perkara Bom Bali, memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu hak untuk tidak disiksa sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 51 UU MK, maka secara prima facie Pemohon dipandang memenuhi syarat hukum untuk mengajukan permohonan a quo, terkecuali jikalau dalam pertimbangan pokok permohonan kerugian hak konstitusional Pemohon yang secara prima facie dianggap terpenuhi, dalam pertimbangan pokok permohonan terbukti sebaliknya; [3.8] Menimbang bahwa meskipun Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi secara khusus Mahkamah harus mempertimbangkan informasi yang sudah diketahui oleh umum secara luas tentang pernyataan Pemohon in person melalui Metro TV dalam program Metro Realitas dan media lainnya yang ditayangkan secara berulang-ulang bahwa Pemohon sesungguhnya tidak pernah mempermasalahkan atau berkehendak untuk mempersoalkan tata cara pelaksanaan pidana mati, sehingga oleh karenanya Mahkamah perlu menilai kembali kebenaran materiil Surat Kuasa Pemohon; 51 [3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon telah didasarkan pada surat kuasa yang sah untuk mengajukan permohonan pengujian, akan tetapi perlu ditegaskan apakah dengan pernyataan di media massa tersebut Pemohon berkehendak untuk mengubah sikap dan bermaksud untuk menarik permohonannya. Oleh karena Pemohon tidak pernah secara resmi menarik kembali surat kuasa dan para Kuasa Hukum Pemohon tidak pernah menarik kembali permohonan, maka Mahkamah berpendapat bahwa pernyataan- pernyataan yang dikemukakan di luar persidangan tidak perlu dipertimbangkan, sehingga selanjutnya Mahkamah harus memeriksa Pokok Permohonan. Tentang Permohonan Provisi [3.10] Menimbang bahwa selain mengajukan permohonan sebagaimana dalam Pokok Permohonan, Pemohon juga mengajukan permohonan provisi, agar Mahkamah berkenan menyampaikan pemberitahuan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan eksekusi terhadap Pemohon dalam rangka mengikuti proses pengujian undang-undang yang sementara dalam proses persidangan di Mahkamah, dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. untuk menjaga hak konstitusional Pemohon tidak hilang, maka merupakan suatu kebijakan yang arif dan tepat apabila Mahkamah berkenan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak Kejaksaan Agung selaku eksekutor putusan pidana di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan eksekusi terhadap Pemohon dalam rangka proses pengujian undang-undang yang sedang diajukan; b. bahwa di samping itu, dasar hukum pengajuan penghentian eksekusi yang akan dilaksanakan Kejaksaan Agung selaku eksekutor perkara pidana adalah Pasal 55 dan Pasal 63 UU MK, di mana Mahkamah memiliki kewenangan yang diberikan untuk mengeluarkan penetapan yang memerintahkan kepada pemohon atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan dalam sengketa kewenangan lembaga negara; c. bahwa dari segi pelaksanaan kewenangan, Mahkamah juga harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan apakah sangat berpengaruh atau tidak terhadap Pemohon, apabila kewenangan hukum Kejaksaan sebagai unsur Pemerintah tetap dilaksanakan, maka otomatis permohonan a quo 52 menjadi gugur dengan sendirinya, sehingga tidak memberikan fair trial terhadap Pemohon dan kesempatan Pemohon untuk mengetahui apakah permohonannya dikabulkan atau tidak, maka sama saja dengan melanggar hak-hak Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kep