Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Perkara 21/PUU-IX/2011 PUU Menolak Seluruhnya

Tanggal Putusan: 28 Juli 2011

Tanggal Registrasi: 2011-02-28

Pemohon

Anthon Melkianus Natun

Majelis Hakim

Hamdan Zoelva, H. M. Akil Mochtar, H. Ahmad Fadlil Sumadi Hani Adhani

Amar Putusan

Ditolak

Pertimbangan Hukum

[3.1] Menimbang bahwa isu hukum utama permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 354 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043, selanjutnya disebut UU 27/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 junctis Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang 35 mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian materiil Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 terhadap UUD 1945, Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Nomor 006/PUU- III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 36 d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, orang atau pihak dimaksud haruslah: a. menjelaskan kualifikasinya, yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai akibat diberlakukannya Undang- Undang yang dimohonkan pengujian; [3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang saat ini menjabat Wakil Ketua dan/atau anggota DPRD Kabupaten Kupang (Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-12), menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009; Bahwa Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Indonesia, yang berdasarkan hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Kabupaten Kupang, terpilih dan ditetapkan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kupang periode 2009 – 2014 yang berasal dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Kupang, dengan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor 13.SK/KPU-KPG/V/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu, dan Penetapan Calon Terpilih 35 Anggota DPRD Kabupaten Kupang Periode 2009-2014, tanggal 17 Mei 2009 dan berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor PEM.171.2/617/2009 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014, tanggal 24 Agustus 2009; 37 Bahwa penetapan hasil Pemilu Legislatif tersebut menetapkan 35 anggota DPRD Kabupaten Kupang sehingga sesuai Ketentuan Pasal 354 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU 27/2009, dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik dengan jumlah kursi terbanyak sama maka partai politik yang berhak atas unsur pimpinan adalah partai politik yang memperoleh suara sah terbanyak antara partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama tersebut, sebagaimana dalam Pasal 354 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) UU 27/2009. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon ditetapkan sebagai Pimpinan (Wakil Ketua) DPRD Kabupaten Kupang periode 2009 – 2014, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 345 ayat (4) UU 27/2009; Bahwa dalam rangka pembentukan pemerintahan Kabupaten Sabu Raijua sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua yang disahkan tanggal 26 November 2008, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang melakukan pengisian jumlah kursi DPRD Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal 12 Februari 2010 dan mengalihkan keanggotaan 7 (tujuh) orang anggota DPRD Kabupaten Kupang sebagai Kabupaten Induk yang pada Pemilu Legislatif terpilih mewakili Daerah Pemilihan V Sabu Raijua ke DPRD Kabupaten Sabu Raijua. Akibat pengalihan kursi tersebut, berdampak pada perubahan komposisi jumlah kursi partai politik DPRD Kabupaten Kupang yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Kupang Nomor 13.SK/KPU-KPG/V/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu, dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kupang, tanggal 17 Mei 2009, sehingga jumlah kursi Partai Hanura yang merupakan partai dari Pemohon juga berkurang dari 4 kursi menjadi 3 kursi. Oleh karena adanya perubahan komposisi perolehan kursi tersebut maka jumlah kursi Partai Hanura menjadi berkurang sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 posisi unsur pimpinan DPRD Kabupaten Kupang yang telah ditetapkan juga menjadi berubah dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi Pemohon, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon; Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; 38 Pokok Permohon

Pendapat Berbeda (Dissenting/Concurring Opinion)

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan perkara ini, 4 (empat) Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati dan Anwar Usman, mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: Isu utama yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah adanya ketidakpastian hukum atas haknya sebagai pimpinan DPRD yang diangkat untuk masa jabatan 5 tahun karena adanya pengisian anggota DPRD daerah pemekaran setelah penetapan pimpinan DPRD hasil Pemilu. Situasi ini berimplikasi pada perubahan komposisi kursi bagi partai politik di daerah induk yang mengubah komposisi pimpinan DPRD daerah induk. Oleh karena itu, isu hukum yang dipersoalkan yaitu mengenai adanya pelanggaran prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin konstitusi. 51 Kepastian hukum (legal certainty) adalah prinsip universal bagi negara hukum. Prinsip kepastian hukum dimaksudkan untuk memberi jaminan bagi warga negara untuk melakukan/atau tidak melakukan sesuatu dengan predictable, yaitu dampak atau implikasi suatu keadaan dapat diprediksi dan diperkirakan secara pasti sehingga subjek hukum terhindar dari ketidakpastian dan untuk melindungi subjek hukum dari penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang. Dalam sistem hukum civil law seperti yang dianut di Indonesia, kepastian hukum didefinisikan dan diukur dari tindakan pejabat yang dapat diprediksi secara maksimum. Kepastian hukum merupakan nilai yang mendasar bagi legalitas dari tindakan-tindakan legislatif maupun administratif yang dilakukan oleh para pejabat publik. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin perlindungan dan pemenuhan prinsip kepastian hukum bagi setiap warga negara dengan menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 27/2009) tidak secara tegas menentukan masa jabatan pimpinan DPRD. Walaupun demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PP 16/2010) memberikan jaminan bahwa pimpinan DPRD diangkat untuk masa jabatan 5 tahun setelah pengucapan sumpah [vide Pasal 42 ayat (1) PP 16/2010] dan hal ini dikukuhkan secara administratif dengan Surat Keputusan Pengangkatan oleh Gubernur [vide Pasal 355 ayat (4) UU 27/2009]. Jaminan masa jabatan 5 tahun itu diperkuat lagi dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) PP 16/2010 mengenai pemberhentian Pimpinan DPRD yang hanya bisa dilakukan sebelum masa jabatan berakhir karena: a). meninggal dunia; b). mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD; c). diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau d). diberhentikan sebagai pimpinan DPRD. Pemberhentian pimpinan DPRD menurut huruf d tersebut hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan: a). melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau b).diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan tersebut juga mengatur apabila pimpinan DPRD tersebut berhenti di tengah masa jabatannya, 52 maka hanya dapat diganti oleh pimpinan yang diusulkan oleh fraksi partai politik yang bersangkutan. [vide Pasal 42 ayat (3) dan Pasal 45 PP 16/2010]. Bahwa dari berbagai ketentuan tersebut, hukum memberi jaminan masa jabatan pimpinan DPRD adalah lima tahun dan tidak ada mekanisme untuk memberhentikannya di tengah masa jabatan kecuali berdasarkan ketentuan Pasal 42 PP 16/2010. Oleh karena itu, alasan yang digunakan untuk mengganti posisi salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Kupang yang dijabat oleh Pemohon dengan alasan jumlah kursi Partai HANURA berkurang setelah pengalihan sebagian anggota ke DPRD Kabupaten Sabu Raijua akibat pengisian anggota DPRD di daerah pemekaran adalah tidak adil bagi Pemohon karena menyalahi ketentuan mengenai alasan-alasan pemberhentian pimpinan DPRD di tengah masa jabatan. Tidak ada satupun mekanisme hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk memberhentikan pimpinan DPRD karena perubahan komposisi jumlah kursi akibat pemekaran daerah, sehingga hukum harus memberi jaminan bagi seseorang yang sudah diangkat menjadi pimpinan DPRD untuk masa jabatan lima tahun dan tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya tanpa alasan yang sudah diatur dengan jelas. Apabila penafsiran Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 diterapkan dalam kasus pemekaran daerah sehingga seorang pimpinan DPRD yang telah mendapatkan jabatan tersebut atas dasar perolehan kursi dari hasil Pemilu menjadi kehilangan jabatan karena diberhentikan di tengah masa jabatan di luar alasan-alasan yang sudah ditentukan sebelumnya, maka hal itu merupakan bentuk perlakuan hukum yang tidak adil dan pelanggaran atas prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh konstitusi. Mekanisme penentuan pimpinan DPRD bukanlah persoalan konstitusional, tetapi persoalan legal policy dan politik hukum pembentuk Undang-Undang. Artinya, apakah pimpinan DPRD ditentukan berdasarkan peringkat perolehan kursi partai politik ataukah peringkat jumlah kursi di DPRD atau pemilihan oleh anggota DPRD hanyalah cara dan pilihan politik semata-mata dan bukan persoalan konstitusi. Oleh karena itu, dalam kasus ini persoalan legal policy tidak boleh mengorbankan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh konstitusi in casu hak seseorang yang telah diangkat untuk menduduki jabatan pimpinan DPRD selama 5 tahun yang telah dijamin oleh hukum yang telah ada sebelumnya. 53 Oleh karena itu, untuk mencegah pelanggaran prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin konstitusi, maka penafsiran Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 tersebut perlu dibatasi dan ditegaskan oleh Mahkamah. Dalam hal ini seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009 adalah inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional), yaitu inkonstitusional sepanjang tidak ditafsirkan: “komposisi pimpinan DPRD tidak berubah walaupun terjadi perubahan komposisi jumlah kursi masing-masing partai politik akibat pengisian anggota DPRD daerah pemekaran dari kabupaten/kota yang terjadi setelah penetapan pimpinan DPRD kabupaten/kota induk berdasarkan hasil pemilihan umum”; PANITERA PENGGANTI, ttd. Hani Adhani

Kata Kunci

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009; Majelis Permusyawaratan Rakyat; Dewan Perwakilan Rakyat; Dewan Perwakilan Daerah;Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;DPRD Kabupaten Kupang;NTT;Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008; Anthon Melkianus Natun; Kabupaten Sabu Raijua;Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Pasal 354 ayat (2) UU 27/2009; pemekaran daerah; Pasal 27 ayat (1)UUD 1945, Pasal 28D ayat (1)UUD 1945, dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Unduh PDF Putusan