Permohonan Keberatan Atas Penetapan Bupati Kepala Daerah/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Pak-Pak Bharat

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 61/KPU-PB/V/2010 bertanggal 17 Mei 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 62/KPU-PB/V/2010 bertanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan. Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan Mahkamah tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 64 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, selanjutnya disebut UU 22/2007) yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, serta telah berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2008 berdasarkan Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi bertanggal 29 Oktober 2008; [3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Pakpak Bharat dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 61/KPU-PB/V/2010 bertanggal 17 Mei 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 62/KPU-PB/V/2010 bertanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. 65 Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 serta berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), ditentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut: 1. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 2. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang memengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. [3.7] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. [3.7.1] Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Nomor Urut 5 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 26/KPU-PB/III/2010 bertanggal 28 Maret 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010-2015 (vide Bukti P-1 dan Bukti P-2); [3.7.2] Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 61/KPU- PB/V/2010 bertanggal 17 Mei 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 62/KPU-PB/V/2010 bertanggal 17 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010. Keberatan Pemohon disebabkan adanya jumlah perolehan suara bagi Pemohon yang berjumlah 4.000-an suara 66 dinyatakan tidak sah karena adanya kesalahan pencoblosan yang tembus hingga bagian belakang kertas suara akibat penyerahan lipatan kertas suara yang salah dan kurangnya sosialisasi tata cara pencoblosan oleh Termohon bagi para calon pemilih. Seandainya jumlah suara tersebut dinyatakan sah maka perolehan suara Pemohon akan menjadi 10.557 suara atau melebihi perolehan suara dari Pihak Terkait III (Pasangan Calon Terpilih Nomor Urut 1) yang memperoleh suara sejumlah 9.581 suara; [3.7.3] Bahwa menurut Pemohon, keberatan tersebut juga berkenaan dengan ditemukannya berbagai kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan secara sengaja oleh Termohon yang mengakibatkan berkurangnya dan/atau hilangnya jumlah dukungan suara kepada Pemohon, serta bertambahnya jumlah perolehan suara bagi Pihak Terkait III. Adapun berbagai kesalahan dan pelanggaran tersebut terkait dengan pemilih terdaftar yang tidak memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan), adanya keberpihakan petugas KPPS kepada salah satu pasangan calon, pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, pemilih yang tidak memperoleh undangan untuk memilih, pemilih di bawah umur, pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun ikut memilih, dan adanya intimidasi fisik salah satu pendukung Pemohon; [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Pakpak Bharat ditetapkan oleh Termohon pada hari Senin, 17 Mei 2010 berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 61/KPU-PB/V/2010 bertanggal 17 Mei 2010