Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 44 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional 45 sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 222 UU 7/2017, yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 222 UU 7/2017: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.” 2. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konsttusional sebagaimana diatur oleh Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 22E ayat (2), Pasal 22E ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28J dan Alinea keempat Pembukaan UUD 1945; 3. Bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) [vide bukti P-3 sampai dengan bukti P-7] yang memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak, serta mendapatkan pilihan sebanyak-banyaknya calon Presiden dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; 4. Bahwa para Pemohon menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang memiliki fungsi legislasi dan pengawasan dalam setiap undang- undang, sehingga para Pemohon memiliki keterikatan langsung maupun tidak langsung dengan pemberlakuan norma Pasal 222 UU 7/2017. Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya, para Pemohon telah menampung aspirasi, masukan, dan tanggapan masyarakat di berbagai daerah yang menyatakan persyaratan ambang batas (presidential threshold) bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan Pemilu, dan prinsip demokrasi Indonesia; 5. Bahwa pemberlakuan Pasal 222 UU 7/2017 telah mengakibatkan secara langsung maupun tidak langsung atau setidaknya potensial merugikan hak-hak 46 konstitusional para Pemohon untuk mempunyai lebih banyak pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; 6. Bahwa menurut para Pemohon, persyaratan ambang batas (presidential threshold) telah membatasi para Pemohon untuk mendapatkan calon Presiden dan Wakil Presiden terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, membatasi lahirnya calon-calon pemimpin, dan membatasi hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum sebagaimana terjadi pada Pemilu tahun 2014 dan Pemilu tahun 2019 yang hanya terdapat 2 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden saja; 7. Bahwa menurut para Pemohon, dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 tidak hanya merugikan hak konstitusional partai politik, tetapi juga merugikan hak konstitusional warga negara, karena partai politik tidak bisa mewakili kadaulatan rakyat, dan juga tidak sepenuhnya sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi rakyat seluruhnya; 8. Bahwa menurut para Pemohon, persyaratan ambang batas (presidential threshold) sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 melanggar prinsip demokrasi dan pemilihan umum yang meletakkan kedaulatan berada ditangan rakyat; 9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: [3.6.1] Bahwa berkenaan dengan kualifikasi para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, bertanggal 14 Januari 2021 kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU- 47 XIX/2021, bertanggal 24 Februari 2022 telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: “[3.6.2] ... jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum terhadap perseorangan warga negara yang memi