Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, selanjutnya disebut UU 37/2004), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut: [3.2.1] Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan surat panggilan Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 201.21/PAN.MK/2/2012, tanggal 28 Februari 2012, yang dikirimkan melalui pos surat kilat khusus tercatat tanggal 28 Februari 2012 untuk menghadiri sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Maret 2012. Pemeriksaan Pendahuluan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Pemohon tidak hadir; [3.2.2] Bahwa Mahkamah telah memanggil kembali Pemohon secara sah dan patut dengan surat panggilan Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 253.21/PAN.MK/3/2012, tanggal 13 Maret 2012, yang dikirimkan melalui pos surat kilat khusus tercatat tanggal 13 Maret 2012 untuk menghadiri sidang yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Maret 2012, namun Pemohon tidak hadir lagi tanpa alasan yang sah; [3.3] Menimbang bahwa terhadap ketidakhadiran Pemohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tersebut, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya dan Pemohon dianggap tidak 8 mempergunakan haknya. Oleh karena itu demi peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta kepastian hukum, permohonan Pemohon harus segera diputus; [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan; 4.