Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu norma Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik 89 Indonesia Nomor 7104, selanjutnya disebut UU 3/2025) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa yang diajukan oleh para Pemohon. [3.3.1] Bahwa pada sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 7 November 2025 para Pemohon belum menggunakan kuasa hukum dan permohonan diajukan oleh 2 (dua) orang Pemohon, yaitu Pemohon I dan Pemohon II. Kemudian, pada sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok perbaikan permohonan, penerimaan perbaikan permohonan, dan pengesahan alat bukti pada tanggal 20 November 2025, jumlah Pemohon bertambah dari awalnya diajukan oleh 2 (dua) Pemohon, kemudian menjadi 4 (empat) Pemohon dan disertai dengan kuasa hukum. [3.3.2] Bahwa pada saat menyerahkan perbaikan permohonan, para Pemohon juga menambahkan berkas yaitu, alat bukti tambahan yang disertai dengan surat kuasa. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SK.CH& ASSOCIATES/XI/2025 bertanggal 17 November 2025, para Pemohon memberikan kuasa kepada Ida Haerani, S.H., M.H., Meilani Mindasari, S.H., Christian Adrianus Sihite, S.H., H. Evaningsih, S.H., dan H. Edy Rudianto, S.H., M.H. Namun, setelah memeriksa secara saksama surat kuasa tersebut, Mahkamah menemukan fakta tanda tangan para Pemohon sebagai pemberi kuasa, bukanlah tanda tangan basah (konvensional) melainkan tanda tangan yang dilakukan melalui proses pindai (scan) dan bukan pula tanda tangan elektronik, yang dilengkapi dengan meterai dan tidak semua penerima kuasa membubuhkan tanda tangan. [3.3.3] Bahwa terhadap fakta hukum di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), mempersyaratkan surat kuasa khusus dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa. Adapun terhadap surat kuasa para Pemohon yang hanya ditandatangani melalui proses pindai (scan). Hal tersebut diakui oleh para Pemohon dalam persidangan tanggal 20 November 2025 90 [vide Risalah Sidang, hlm. 5 dan 15]. Menurut Mahkamah, makna frasa “ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa” sebagaimana termaktub pada Pasal 7 ayat (2) PMK 7/2025 adalah ditandatangani secara langsung oleh pemohon (prinsipal) dan kuasa hukum yang diberi kuasa dan tidak dimaknai dapat ditandatangani oleh orang lain, atau melalui proses lain seperti halnya proses pindai tanda tangan (scan). Artinya, tanda tangan pemberi kuasa dan penerima kuasa adalah berupa tanda tangan basah (konvensional) atau berupa tanda tangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, surat kuasa yang demikian tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) PMK 7/2025. Akibatnya, penerima kuasa tidak sah menerima kuasa dari pemberi kuasa sehingga tidak sah mewakili kepentingan pemberi kuasa di Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Mahkamah harus memastikan soal keabsahan dan tertib tanda tangan pada dokumen yang diajukan ke hadapan Mahkamah termasuk surat permohonan dan surat kuasa agar proses peradilan didasarkan pada dokumen yang absah secara hukum. Mahkamah memandang penting masalah ini karena jika permohonan pengujian undang-undang dikabulkan, putusan Mahkamah bukan saja menimbulkan perubahan terhadap berlakunya suatu norma undang-undang, tetapi putusan tersebut mempunyai sifat mengikat terhadap umum, baik bagi setiap warga negara maupun lembaga negara (erga omnes). Dengan konsekuensi putusan Mahkamah yang demikian, secara hukum tidak dapat diterima jika putusan Mahkamah berasal dari suatu dokumen yang mengandung masalah keabsahan dokumen. Berdasarkan hal-hal tersebut, oleh karena terdapat persoalan keabsahan surat kuasa para Pemohon yang menjadi dasar pengajuan permohonan a quo, secara faktual juga diakui para Pemohon dalam persidangan, maka permohonan para Pemohon haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, maka kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan. 91 [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4.