Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 9 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611, selanjutnya disebut UU 3/2006) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon pada hari Jumat, tanggal 7 November 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal yang dimohonkan (petitum) yang harus sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah Sidang, tanggal 7 November 2025, hlm. 6 sampai dengan hlm. 22]. 10 [3.3.2] Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) PMK 7/2025 yang menyatakan Mahkamah menyelenggarakan pemeriksaan pendahuluan dengan agenda untuk memeriksa perbaikan permohonan paling lama 14 hari sidang sejak sidang pertama. Oleh karena itu, Mahkamah telah mengirimkan surat pada tanggal 12 November 2025 dengan perihal Panggilan Sidang Dengan Acara Perbaikan Permohonan. Kemudian terhadap surat panggilan tersebut, Pemohon menyampaikan Surat perihal Permohonan Penundaan Sidang Perbaikan Permohonan pada tanggal 13 November 2025, pukul 14.44 WIB, yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar dapat menunda persidangan dengan alasan Pemohon sedang berada di luar negeri sampai dengan tanggal 15 Januari 2026. Bahwa berkaitan dengan surat permohonan penundaan tersebut, Mahkamah sesungguhnya telah memberikan kemudahan bagi para pihak yang berada jauh dari Mahkamah untuk hadir dengan penyelenggaraan persidangan jarak jauh yang menggunakan video conference (vicon) atau melalui media elektronik lainnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) PMK 7/2025. Padahal, dengan fasilitas yang diberikan oleh Mahkamah, seharusnya sudah tidak terdapat hambatan untuk hadir dalam persidangan yang dapat menyebabkan ditundanya persidangan bagi Pemohon. Selain itu, permohonan penundaan persidangan hingga 15 Januari 2026, yaitu kurang lebih 60 (enam puluh) hari dari sidang pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan adalah waktu yang terlalu lama sehingga tidak sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009. Artinya, penundaan persidangan dapat menyebabkan pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak dapat dilakukan dengan efisien dan efektif. Oleh karena itu, terhadap surat permohonan penundaan sidang meskipun diajukan secara sah namun menurut Mahkamah hal tersebut tidak patut untuk ditindaklanjuti sehingga sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda menerima, memeriksa perbaikan permohonan serta mengesahkan alat bukti tetap dilaksanakan pada tanggal 20 November 2025 tanpa hadirnya Pemohon. Berkaitan dengan hal tersebut, oleh karena Pemohon tidak menyerahkan perbaikan permohonan hingga batas waktu yang telah ditetapkan Mahkamah, maka berdasarkan Pasal 41 ayat (4) PMK 7/2025 Mahkamah akan memeriksa berdasarkan permohonan awal Pemohon. [3.3.3] Bahwa berkenaan dengan permohonan di Mahkamah Konstitusi, dipersyaratkan harus memenuhi syarat formil di antaranya adalah keterpenuhan 11 sistematika atau format dan substansi dari sistematika permohonan. Dalam hal ini, Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 menyatakan, Pasal 31 ayat (1) UU MK “Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. Nama dan alat pemohon; b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.“ Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).” [3.3.4] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, khususnya berkenaan dengan sistematika permohonan, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, yaitu secara formil telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan alasan-alasan permohonan (posita). Sebelum menguraikan ketiga bagian tersebut, Pemohon pun telah menguraikan perihal identitas sebagaimana permohonan pengujian undang-undang yang diajukan ke Mahkamah. Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025, Pemohon telah memuat hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah dalam permohonannya (petitum). Namun demikian, walaupun permohonan a quo secara formil telah disusun dan memuat sistematika permohonan berdasarkan PMK 7/2025, penilaian perihal keterpenuhan syarat formil suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah pun akan menilai keterpenuhan isi atau substansi dari masing-masing sistematika dimaksud. [3.3.5] Bahwa dalam perihal permohonan, norma UU 3/2006 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah Pasal 49 UU 3/2006 yang menurut Pemohon tidak memberikan pilihan bagi warga negara yang beragama Islam untuk menggunakan aturan lain selain hukum Islam untuk melakukan pembagian waris. 12 Bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan a quo, pada uraian kewenangan Mahkamah, Pemohon tidak hanya menguraikan mengenai kewenangan Mahkamah terhadap objek yang diuji dalam undang-undang a quo tetapi juga mengenai norma lain dalam undang-undang yang sama disertai dengan alasan mengapa Pemohon menguji norma a quo. Uraian yang demikian tidak lazim dalam permohonan pengujian undang-undang yang diajukan ke Mahkamah. Pada uraian bagian kewenangan dapat dipahami objek yang akan diujikan oleh Pemohon yang merupakan kewenangan Mahkamah, namun Pemohon seharusnya hanya menguraikan perihal kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus norma a quo yang di