Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209, selanjutnya disebut KUHAP), terhadap Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (5), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili, memeriksa dan memutus permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan pada hari Senin, tanggal 10 November 2025. Berdasarkan 17 ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon berkenaan dengan sistematika Permohonan, yakni mengenai uraian kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, pokok permohonan (posita), dan petitum permohonan [vide Risalah Sidang, tanggal 10 November 2025, hlm. 11- 25]. Terhadap nasihat yang disampaikan Mahkamah dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Pemohon telah menyampaikan perbaikan Permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Senin, tanggal 24 November 2025, pukul 11.50 WIB. [3.3.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan hal di atas, Mahkamah akan menilai syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK: Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Pasal 31 ayat (1) UU MK: (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 (1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) 18 [3.3.3] Bahwa berdasarkan ketentuan persyaratan formal tersebut di atas, pada dasarnya permohonan Pemohon telah disusun sesuai dengan sistematika atau format permohonan. Permohonan Pemohon a quo telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus (petitum). Selain menilai keterpenuhan persyaratan formal permohonan berdasarkan pemenuhan sistematika atau format permohonan, Mahkamah selanjutnya juga akan menilai syarat formal permohonan dari kejelasan uraian dalam tiap bagian pada sistematika tersebut. Dalam hal ini, Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK menyatakan, “Pemohon wajib menguraikan dengan jelas materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Artinya, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika atau format permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan kejelasan dan ketepatan isi/substansi dari setiap bagian yang ada dalam sistematika dimaksud. [3.3.4] Bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama ihwal permohonan Pemohon, Mahkamah mendapatkan fakta sebagai berikut: 1. Bahwa pada bagian alasan permohonan (posita), Pemohon tidak memberikan uraian mengenai pertentangan norma yang diujikan dengan dasar pengujian yang digunakan serta tidak memberikan argumentasi yang jelas dan memadai tentang alasan mengapa norma-norma dalam Pasal 5 KUHAP dianggap bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (5) serta Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Padahal uraian mengenai adanya pertentangan norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945, merupakan hal esensial dan fundamental yang harus dipenuhi dalam alasan-alasan permohonan sehingga Mahkamah dapat menilai pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945. Tanpa adanya kejelasan uraian tersebut menyebabkan Mahkamah tidak dapat menilai ada atau tidaknya permasalahan konstitusionalitas norma dalam permohonan a quo. Dalam bagian alasan permohonan, Pemohon lebih banyak menguraikan kerugian konstitusional Pemohon yang seharusnya dituangkan 19 pada bagian kedudukan hukum serta menguraikan peristiwa konkret yang menjadi latar belakang diajukannya permohonan pengujian norma a quo. 2. Bahwa selain hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah mencermati petitum permohonan Pemohon yang di antaranya menyatakan sebagai berikut: 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2) Menyatakan bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, bertentangan dengan norma undang-undang Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (5) serta Pasal 28J ayat (2) UUD Negara RI 1945 sepanjang tidak mengatur batas waktu penyelidikan dan penyidikan, serta tidak mengatur sangsi bagi penyidik yang tidak melaksanakan penyelidikan maupun penyidikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan, 3) Menyatakan bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Bahwa penyelidikan dan penyidikan wajib diselesaikan dalam tenggang waktu yang wajar, proporsional dan dapat dipertangungjawabkan, serta penyidik dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak melaksanakan penyelidikan atau penyidikan dalam jangka waktu tersebut dikenai sanksi administratif, disiplin atau sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan”. 4) Memerintahkan pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut mengenai batas waktu pen