Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil frasa “diatur dengan Peraturan Presiden” dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat kepada Ketua DPR RI perihal Permintaan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap Keabsahan Lembaga Badan Komunikasi Pemerintah; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat kepada Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua DPR RI perihal Permintaan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap Keabsahan Lembaga Badan Komunikasi Pemerintah. 45 Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994, selanjutnya disebut UU 61/2024) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian 46 hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil frasa “diatur dengan Peraturan Presiden” dalam Pasal 25 ayat (4) UU 61/2024 yang menyatakan: Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, dan/atau lembaga pemerintah lainnya secara tersendiri diatur dengan Peraturan Presiden. 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon menerangkan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-1], yang berprofesi sebagai advokat [vide Bukti P-2 dan Bukti P-3]; 4. Bahwa Pemohon sebagai pemilih dalam Pemilu menyatakan bahwa suara Pemohon merupakan bagian dari legitimasi yang melahirkan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, sehingga menciptakan hubungan hukum langsung antara Pemohon dengan Presiden. Pemohon mengalami 47 kerugian hak konstitusional berupa ketidakpastian hukum mengenai sah atau tidaknya tindakan Presiden dalam pembentukan lembaga nonstruktural dan pengangkatan unsur pimpinan lembaga melalui Keputusan Presiden sebelum adanya Peraturan Presiden yang menjadi dasar hukum karena menurut Pemohon frasa “diatur dengan Peraturan Presiden” dalam norma Pasal 25 ayat (4) UU 61/2024 tidak memberikan kejelasan fungsi normatif dari Peraturan Presiden dan tidak pula memberikan kejelasan mengenai urutan hukum antara Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden; 5. Bahwa Pemohon sebagai advokat menyatakan mengalami kerugian hak konstitusional berupa hilangnya jaminan kepastian hukum karena kehilangan dasar yuridis untuk menjalankan profesinya sebagai advokat, termasuk mengajukan keberatan administratif terhadap tindakan hukum administrasi Presiden yang diduga salah atau tidak sah oleh karena Presiden mengangkat unsur pimpinan lembaga nonstruktural melalui Keputusan Presiden tanpa adanya Peraturan Presiden yang sah sebagai dasar hukum pembentukan lembaga dimaksud. Menurut Pemohon, frasa “diatur dengan Peraturan Presiden” dalam norma Pasal 25 ayat (4) UU 61/2024 tidak memberikan kejelasan mengenai fungsi normatif Peraturan Presiden sebagai dasar pembentukan atau perubahan lembaga nonstruktural dan pengangkatan unsur pimpinan serta tidak menjelaskan urutan hukum Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden dalam hal pembentukan atau perubahan lembaga nonstruktural dan pengangkatan unsur pimpinan lembaga nonstruktural; 6. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum terkait dengan pembentukan Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) dan pengangkatan Kepala Bakom RI melalui Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2025 sebelum adanya Peraturan Presiden yang mengatur pembentukan lembaga tersebut, Pemohon telah melakukan langkah-langkah administratif, antara lain mengirim surat kepada PPID Kementerian Sekretariat Negara untuk meminta salinan Keputusan Presiden [vide Bukti P-9, Bukti P-10, dan Bukti P-11], mengajukan permintaan audiensi untuk memperoleh kejelasan dasar hukum perubahan lembaga dimaksud kepada Menteri Sekretaris Negara [vide Bukti P- 12] dan kepada Kepala Bakom RI [vide Bukti P-13], serta mengirim surat kepada 48 DPR RI untuk permintaan fungsi pengawasan [vide Bukti P-15 dan Bukti P-16]. Namun, upaya tersebut belum seluruhnya mendapat respons atau tindak lanjut; 7. Bahwa menurut Pemohon apabila permohonan Pemo