Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2010

110 [3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 24/KPTS/R/KPU-KOTA-011.329181/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Depok Periode Tahun 2011-2016 Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Depok, bertanggal 25 Oktober 2010, juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 23/KPTS/R/KPU-KOTA-011.329181/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, bertanggal 23 Oktober 2010; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan. Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 111 Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara 112 Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kota Depok Tahun 2010, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 23/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, bertanggal 23 Oktober 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut: a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. [3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut: 113 [3.6.1] Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, berdasarkan Keputusan KPU Kota Depok Nomor 17/Kpts/R/KPU-Kota- 011.329181/2010 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Administrasi Menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, bertanggal 22 Agustus 2010, dan Keputusan KPU Kota Depok Nomor 18/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010, bertanggal 24 Agustus 2010; [3.6.2] Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, bertanggal 23 Oktober 2010. Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon telah ditetapkan hanya memperoleh 124.511 (seratus dua puluh empat ribu lima ratus sebelas) suara, sedang Pihak Terkait memperoleh 227.744 (dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat) suara; [3.6.3] Bahwa menurut Pemohon, keberatan tersebut berkenaan dengn ditemukannya berbagai kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang mengakibatkan penyelenggaraan Pemilukada Kota Depok Tahun 2010 tidak sesuai dengan asas Pemilukada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga merugikan Pemohon dan mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon; [3.6.4] Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.7] Menimbang bahwa permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 23/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, bertanggal 23 Oktober 2010, diterima di Kepaniteraan 114 Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Oktober 2010 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan