Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu norma Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801, selanjutnya disebut UU 13/2022), terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 25 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 26 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022, yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 96 ayat (3) (1) ... (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. (4) ... 2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia [vide Bukti P-4], yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembelaan negara dan salah satu cara membela negara dilakukan dengan cara menjaga kedaulatan hukum Indonesia dari segata intervensi orang asing atau warga negara asing sebagiamana diamanatkan Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 3. Menurut Pemohon, norma Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 terutama frasa “masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang perseorangan atau kelompok” menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak dijelaskan lebih lanjut siapa saja yang dimaksud dengan orang perseorangan atau kelompok. Ketidakjelasan ini berpotensi memberikan kesempatan kepada warga negara asing untuk turut berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang- undangan. Menurut Pemohon, dengan adanya keterlibatan warga negara asing dalam pembentukan perundang-undangan maka berpotensi melanggar atau membatasi hak Pemohon sebagai warga negara Indonesia karena mungkin saja menyebabkan Pemohon tidak mendapatkan kesempatan untuk berpatisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau proses legislasi. 4. Bahwa sampai saat ini Pemohon belum dilibatkan dalam partisipasi masyarakat dan belum pernah terlibat dalam partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud 27 dalam Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 dan ketidakjelasan subyek dalam norma Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 dapat menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon karena tidak mengakomodir hak dari warga negara yang asli yaitu warga negara Indonesia. 5. Bahwa menurut Pemohon berdasarkan uraian di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum dan memiliki kerugian konstitusional atas keberlakuan Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022. Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat membuktikan dirinya sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 [vide Bukti P-4]. Berkenaan dengan anggapan potensi kerugian hak konstitusional Pemohon yang dirugikan akibat berlakunya norma Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat pula menjelaskan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan potensial terjadi serta memiliki hubungan sebab-akibat (causal-verband) dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Dalam batas penalaran yang wajar, anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dimaksud berpotensi terjadi karena dengan adanya norma yang dimohonkan pengujian dapat melanggar atau membatasi hak Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang menyebabkan Pemohon tidak mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang- undangan. Di samping itu, norma tersebut memberikan kesempatan kepada warga negara asing untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang- undangan. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, hal ihwal anggapan potensi kerugian hak konstitusional Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya masalah konstitusionalitas norma Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo serta Pemoh