Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 25 putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan 26 konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas frasa “Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:”, dalam norma Pasal 79 KUHP. 2. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, yang menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. 3. Bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya telah terlanggar karena adanya tindak pidana pencurian atau perampokan dan upaya pembunuhan di rumah almarhum ayah Pemohon. Pada tahun 2018, Pemohon mendengar pengakuan dari pelaku tindak pidana tersebut mengenai telah mencuri uang asing serta dokumen berharga milik ayah Pemohon di rumah almarhum ayahnya pada tahun 1999. Setelah mendengar pengakuan pelaku tersebut, Pemohon melapor ke pihak kepolisian di Madiun dan Jakarta, beberapa kali secara lisan, pada sekitar tahun 2018 sampai 2020, tetapi kepolisian memberikan informasi bahwa laporan tindak pidana tersebut sudah kadaluwarsa, karena terjadinya pada tahun 1999. 27 4. Bahwa Pemohon merasa dirugikan atas berlakunya norma Pasal 79 KUHP oleh karena keberadaan pelaku yang tidak pernah dihukum atas tindakannya serta masih berkeliaran bebas dan tidak pernah mengembalikan barang-barang yang telah dicurinya. Oleh karena itu, penerapan pasal a quo menyebabkan hilangnya hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, menurut Pemohon, kerugian konstitusional Pemohon tidak lagi terjadi, jika permohonan a quo dikabulkan secara bersyarat. Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, Mahkamah dapat memahami anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon, terutama hak konstitusional yang menurut Pemohon telah diatur dalam Pasal 28A dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 79 KUHP yang dimohonkan pengujian. Sebab, pelaku tindak pidana tidak dapat dihukum karena dianggap telah kadaluwarsa. Menurut Mahkamah, Pemohon dalam menguraikan argumentasi kerugian konstitusional yang dialaminya telah bersifat spesifik dan aktual dan telah dapat menerangkan pula anggapan kerugian hak konstitusional tersebut memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan maka anggapan kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan frasa “Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:”, dalam norma Pasal 79 KUHP bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28 28G ayat (1) UUD 1945, dengan dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara, yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 79 ayat (1) KUHP telah pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Januari 2023, dan dimaknai Mahkamah menjadi “Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut: 1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak diketahui, digunakan, dan menimbulkan kerugian.” 2. Bahwa menurut Pemohon, sekalipun norma Pasal 79 ayat (1) KUHP telah diputus oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118/PUU-XX/2022, namun dalam pe