Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(1). Hakim Konstitusi Suhartoyo; (2). Hakim Konstitusi Manahan MP. Sitompul; (3). Hakim Konstitusi Saldi Isra; dan (4). Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih [6.5. …. “Secara substantif, berkaitan dengan kedudukan hukum, ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum memang menjadi dasar kedudukan hukum, baik aktual maupun potensial, bagi partai politik. Kedudukan demikian tidak dapat dilepaskan dari right to be candidate. Namun demikian, dalam konteks kedudukan hukum pula, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 juga mengandung right to vote bagi setiap warga negara yang mempunyai hak untuk ikut memilih dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam batas penalaran yang wajar, pendapat tersebut tidak terlepas dari hakikat konstruksi normatif Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang meletakkan dua kepentingan secara berbarengan, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih (right to vote and right to be candidate) sebagai hak konstitusional warga negara yang selama ini jadi roh pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam pengujian norma undang-undang dalam ranah pemilihan umum.” 18. Bahwa terlepas dari Putusan Mahkamah Konstitusi 74/PUU- XVIII/2020, tanggal 14 Januari 2021, yang menolak legal standing pemohon sebagai pemilih, Pemohon tetap dengan keyakinan penuh mengajukan permohonan ini dengan harapan Mahkamah akan mengabulkan permohonan, baik legal standing Pemohon maupun substansi Permohonan; 8 19. Bahwa Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 telah berkali-kali diuji konstitusionalitasnya, yang kesemuanya ditolak oleh Mahkamah; 20. Bahwa ketentuan Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 memungkinkan Pemohon mengajukan kembali pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Pasal 60 ayat (2) UU MK “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.” Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda” 21. Bahwa secara keseluruhan pengujian konstitusionalitas ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 telah 13 (tiga belas) kali diputus oleh Mahkamah, yang selengkapnya sebagai berikut: Tabel II Daftar Putusan Mahkamah dalam Pengujian Perkara Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 No. Nomor Putusan Batu Uji UUD 1945 Dalil Permohonan 1. 44/PUU-XV/2017 Pasal 4 Ayat (1) 6A Ayat (2) 6A Ayat (5) 28D Ayat (1) - Terdapat peralihan model pemilu dari pemilu tidak serentak ke model pemilu serentak; - Syarat threshold (perolehan kursi/suara sah nasional pemilu legislatif) dijadikan syarat pengajuan capres/cawapres menabrak logika sistem presidensil yang dapat memperlemah presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan; - Pasal 222 sebagai pintu masuk kartel politik; - Baik syarat capres/cawapres dan tata cara pemilihan presiden 9 dalam UUD 1945 tidak mengatur syarat threshold dan UUD 1945 tidak mendelegasikan UU untuk mengatur syarat threshold; - Pasal 222 tidak memberi kepastian hukum karena baik partai baru maupun partai lama yang tidak memiliki 20% kursi atau 25% suara sah nasional tidak dapat mengusulkan capres/ cawapres. 2. 53/PUU-XV/2017 Pasal 1 Ayat (3) Pasal 6A Ayat (2) Pasal 22E Ayat (1) Pasal 22E Ayat (2) Pasal 22E Ayat (3) Pasal 27 Ayat (1) Pasal 28 Ayat (1) Pasal 28C Ayat (2) 28D Ayat (1) 28D Ayat (3) 28I Ayat (2) - Threshold tidak relevan dan kadaluarsa ketika diterapkan untuk pemilu 2019; - Threshold bertentangan dengan logika keserentakan pemilu; - Threshold mendiskriminasi partai baru untuk dapat mengusung capres/cawapres; - Threshold menciptakan tawar menawar politik (politik transaksional); - Threshold bertentangan dengan UUD 1945 karena merusak sistem presidensil; - Threshold mengeliminasi fungsi evaluasi dari sebuah penyelenggaraan pemilu; - Hasil Pileg 2014 sebagai syarat pengajuan capres/cawapres 2019 telah mencampuradukkan suara pemilih; - Tidak setuju open legal policy. 3. 59/PUU-XV/2017 Pasal 1 Ayat (2) Pasal 6A Ayat (1) Pasal 6A Ayat (2) Pasal 22E Ayat (1) Pasal 27 Ayat (1) Pasal 28D Ayat (1) Pasal 28F - Pasal 222 dapat menghalangi upaya untuk mengurangi politik transaksional; - Pasal 222 tidak menjamin penyederhanaan sistem dan partai politik serta tidak menjamin bangunan koalisi jangka panjang; - Memakai hasil Pemilu DPR 2014 sebagai ambang batas pengusulan belum tentu ada hubungan apa pun dengan koalisi pendukung presiden 10 di DPR pada periode 2019- 2024 karena hasil tersebut bisa jadi tidak ada hubungannya dengan hasil pemilihan DPR 2019-2024; - Hasil atau pelaksanaan dari hak untuk memilih pemohon (pada pemilu DPR 2014) tidak mendapat jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil karena akan digunakan secara cenderung manipulatif, tanpa seizin Pemohon, dan tanpa memberikan informasi apa pun kepada Pemohon sebelum Pemohon melaksanakan hak memilihnya pada Pemilu DPR 2014. Pemerintah dan DPR tidak memberikan informasi yang selengkap- lengkapnya tentang pemilu; - Hak memilih warga negara akan digunakan sebagai ambang batas pengusulan pada pemilu presiden. Jika saja Pemohon diberikan informasi bahwa hasil hak memilih Pemohon pada Pemilu DPR Tahun 2014 akan digunakan menjadi ambang batas pengusulan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019, maka Pemohon pasti tidak akan memilih pilihan yang sudah dilakukan Pemohon pada Pemilu DPR tahun 2014; - Permohonan Pemohon tidak dapat diterima 4. 70/PUU-XV/2017 Pasal 1 Ayat (3) Pasal 6A Ayat (2) Pasal 22E Ayat (1) Pasal 22E Ayat (2) Pasal 22E Ayat (3) 28D Ayat (1) - Bertentangan dengan model pemilu yang sudah dilaksanakan secara serentak; - Tidak setuju open legal policy; - Kewenangan open legal policy pembentuk undang- undang bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable; 11 - Keberadaan threshold tidak ada kaitannya dengan penguatan sistem presidensil. Justru penguatan sistem presidensil tidak akan tercapai dengan adanya threshold; - Koalisi tidak dikenal dalam sistem presidensil karena presiden bertanggung jawab kepada rakyat bukan kepada DPR. 5. 71/PUU-XV/2017 Pasal 6A Ayat (2) Pasal 22E Ayat (1) Pasal 22E Ayat (2) Pasal 27 Ayat (1) Pasal 28D Ayat (1) Pasal 28D Ayat (3) - Menghambat kesempatan setiap partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden; - Bertentangan dengan jaminan persamaan hak seluruh peserta pemilu mengajukan pasangan calon presiden dan kesempatan yang sama untuk duduk di pemerintahan - Ambang batas pencalonan presiden merusak makna pemilu serentak sesuai putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013; - Berdasarkan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah tidak memperbolehkan lagi adanya ambang batas pencalonan presiden dalam pemilu serentak, sebab “….pasal persyaratan perolehan suara partai politik syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945”; - Permohonan Pemohon tidak dapat diterima 6. 72/PUU-XV/2017 Pasal 22E Ayat (1) Pasal 6A Ayat (2) - Adanya threshold membatasi warga negara untuk menggunakan hak pilih secara cerdas untuk memilih capres/cawapres 12 karena threshold menjadikan