Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 40 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, in casu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356, selanjutnya disebut UU 2/2004) terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 41 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya Mahkamah telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo menerangkan kedudukannya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang seluruhnya merupakan pekerja perusahaan sedangkan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu UU 2/2004, adalah Undang-Undang yang mengatur tentang Penyelesaian Hubungan Industrial. Para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dirugikan oleh Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 42 berlakunya Pasal 81 UU 2/2004 yang menyatakan, “Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja” dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a) bahwa UU 2/2004 yang mengatur tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang sekaligus menjadi dasar pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), menetapkan penyelesaian pemutusan hubungan kerja, yang menjadi bagian dari perselisihan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 2/2004, melalui mekanisme gugatan contentiosa, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU 2/2004; b) bahwa dalam praktik, tidak sedikit pengusaha yang memutuskan hubungan kerja pekerjanya tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja ke PHI dan tidak pula mengajukan gugatan ke PHI sehingga untuk mendapatkan kepastian maka pekerja terpaksa mengajukan gugatan ke PHI; c) bahwa oleh karena untuk memeriksa dan menyelesaikan perselisihan hubungan kerja, yang merupakan bagian dari perselisihan hubungan industrial, harus melalui gugatan contentiosa, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU 2/2004, maka pekerja yang pendidikan hukumnya tidak cukup acapkali justru tidak mendapatkan kepastian kelanjutan hubungan kerja maupun akibat hukum yang timbul dari putusnya hubungan kerja; d) bahwa keterbatasan pekerja kerap dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk mencari-cari kelemahan gugatan agar PHI menyatakan gugatan tidak dapat diterima, putusan itu kemudian diajukan kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dan seluruh putusan kasasi dan peninjauan kembali Mahkamah Agung justru menguatkan putusan PHI; e) bahwa, menurut para Pemohon, keadaan sebagaimana diuraikan pada huruf d) di atas bertentangan dengan semangat pengadilan cepat, tepat, adil, dan murah dalam UU 2/2004; f) bahwa seandainya penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja diselesaikan melalui permohonan (gugatan voluntair), yang mekanismenya lebih sederhana karena tidak perlu menerapkan seluruh asas persidangan namun tetap memberi kesempatan kepada termohon (pengusaha) untuk didengar keterangannya, maka pekerja tidak lagi dibebani untuk merumuskan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 43 gugatan contentiosa yang menerapkan seluruh asas persidangan. [3.6] Menimbang, berdasarkan uraian pada paragraf [3.5] di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Sebab, para Pemohon, dalam kedudukannya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pekerja, telah dengan jelas menunjukkan hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 81 UU 2/2004 di mana kerugian dimaksud secara aktual terjadi dan memiliki hubungan kausal dengan norma Undang-Unda