Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah menguji konstitusionalitas Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874, selanjutnya disebut UU PTPK), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 26 Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) harus mempertimbangkan terlebih dahulu: 1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. Apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo. Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, antara lain menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 27 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian agar suatu pihak dapat diterima kedudukan hukumnya dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, pihak dimaksud terlebih dahulu harus: a. menjelaskan kedudukannya apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara; b. menjelaskan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas. [3.6] Menimbang pula, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-III/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus dipenuhi syarat-syarat: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.7] Menimbang bahwa Pemohon telah menjelaskan kedudukannya sebagai warga negara Indonesia yaitu pensiunan dokter dan mantan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Provinsi Maluku; 28 Bahwa selanjutnya Mahkamah harus mempertimbangkan, apakah dalam kedudukan hukum demikian hak konstitusional Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 3 UU PTPK; [3.8] Menimbang bahwa anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusionalnya sebagai akibat berlakunya Pasal 3 UU PTPK juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemohon mengajukan argumentasi hukum sebagai berikut: a. bahwa Pemohon adalah dokter, warga negara Indonesia, yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan Pasal 3 UU PTPK; b. bahwa Pemohon pernah didakwa jaksa melakukan tindak pidana korupsi dengan dakwaan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c UU PTPK juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan oleh Pengadilan Negeri Ambon Nomor 200/Pid.B/2004/PN.AB dijatuhi hukuman dengan amar mengadili: 1. Menyatakan terdakwa dr. Salim Alkatiri alias Salim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu; 2. Membebaskan oleh karenanya terdakwa dari hukuman alternatif kesatu tersebut; 3. Menyatakan terdakwa dr. Salim Alkatiri alias Salim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi; 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana selama 2 (dua) tahun; 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari masa pidana tersebut di atas. Kemudian diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 41/PID/ 2006/PT. MAL dengan amar: 1. Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; 29 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 22 November 2005 Nomor 200/Pid.B/2004/PN.AB yang dimintakan banding tersebut; 3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah). dan selanjutnya oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2349 K/Pid/2006 dengan amar: 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dr. Salim Alkatiri alias Salim tersebut; 2. Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); c. bahwa Pemohon menganggap Pasal 3 UU PTPK tersebut merugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya Pasal 3 UU PTPK diberlakukan secara diskriminatif terhadap diri Pemohon dimana pada waktu itu terjadi kerusuhan di Maluku dari tanggal 19 Januari 1999 sampai dengan pertengahan 2003 berlaku ketentuan tentang keadaan darurat sipil, terjadi kerusuhan, bunuh-membunuh dengan cara-cara yang luar biasa dengan cara mempertontonkan kepala- kepala manusia di jalan-jalan, tidak pernah diusut sampai hari ini; d. bahwa Pemohon mendalilkan adanya perlakuan secara diskriminatif dimana seharusnya Jaksa/Penuntut Umum menggunakan wewenangnya dengan menyampingkan perkara Pemohon demi kepentingan umum karena yang dilakukan Pemohon adalah melaksanakan tugas kemanusiaan demi kepentingan umum pada waktu kerusuhan di Maluku yang sedang diberlakukan ketentuan tentang keadaan darurat sipil; e. bahwa Pemohon merasa diperlakukan secara diskriminatif dimana Pemohon melaporkan dugaan korupsi dalam pengadaan alat-alat kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Buru tetapi justru Pemohon yang ditangkap dan dihadapkan di persidangan oleh jaksa, dan sebaliknya justru jaksa membela koruptor terbesar di Maluku; f. Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 3 UU PTPK tidak dapat berlaku pada masa berlakunya ketentuan keadaan darurat sipil