Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat (Termohon) Nomor 11/BA/KPU-KB/I/2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, bertanggal 31 Januari 2011 (vide Bukti P-3 = Bukti T-5 = Bukti PT-2) dan Berita Acara Rapat Pleno Termohon Nomor 12/BA/KPU-KB/I/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, bertanggal 31 Januari 2011 (vide Bukti P-4 = Bukti T-6 = Bukti PT-3); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan. 233 Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah 234 pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas. [3.4] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, Pihak Terkait mengajukan eksepsi, yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon telah salah objek (error in objecto) karena substansi permohonan tidak sesuai dengan hukum formal maupun materiil sengketa pemilukada. Pihak Terkait menyatakan materi permohonan keberatan Pemohon tidak termasuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah karena objek permohonan keberatan Pemohon adalah berupa Buku Panduan kerja THD II Strategi, Taktik, dan Siasat Meraih Kemenangan Sejati untuk Mengamankan “Kubar Rumah Kita” padahal seharusnya yang menjadi objek permohonan adalah Berita Acara Rapat Pleno Termohon Nomor 11/BA/KPU-KB/I/2011 bertanggal 31 Januari 2011 a quo; [3.5] Terhadap eksepsi Pihak Terkait a quo, Mahkamah memberikan penilaian hukum sebagai berikut: Bahwa sejak Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D- VI/2008 tentang sengketa hasil pemilukada Provinsi Jawa Timur bertanggal 2 Desember 2008 dan putusan-putusan Mahkamah tentang pemilukada berikutnya, Mahkamah pada pokoknya telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substansial (substantive justice). Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang demikian adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Di dalam 235 ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekedar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah- masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada yang terkait dengan hasil Pemilu dan Pemilukada; Bahwa objek permohonan para Pemohon dalam perkara a quo terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Kutai Barat dengan ketetapan Termohon berupa Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 11/BA/KPU- KB/I/2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, bertanggal 31 Januari 2011 (vide Bukti P-3 = Bukti T-5 = Bukti PT-2) dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor 12/BA/KPU-KB/I/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011, bertanggal 31 Januari 2011 (vide Bukti P-4 = Bukti T-6 = Bukti PT-3); Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka eksepsi tentang kewenangan Mahkamah adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.6] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) serta Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008