Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap UUD 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; 20. Bukti P-20 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; 21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Deputi Bidanag Penempatan, perihal: Penghentian Pelayanan Penempatan bagi P3MI yang Dijatuhi Sanksi Berupa Pencabutan SIP3MI, bertanggal 27 Februari 2020; 22. Bukti P-22 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 bertanggal 31 Mei 2005; 23. Bukti P-23 : Fotokopi kartu Peserta BPJS TKI PT. Sentosa Karya Mandiri; 24. Bukti P-24 : Fotokopi Dokumen Kecelakaan Kerja atas nama Lina Setyoningsih; 25. Bukti P-25 : Fotokopi Data PMI PT Karya Sentoso Mandiri Yang Siap Diberangkatkat Sebelum Pencabutan Izin; 27 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141, selanjutnya disebut UU 18/2017) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 28 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas nya dalam permohonan a quo adalah Pasal 5 huruf d UU 18/2017 dan Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2017 yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 5 huruf d UU 18/2017 “Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan: d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan” 29 Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2017 “Untuk dapat memperoleh SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan: b. menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;” 2. Bahwa Pemohon I menyatakan dirinya sebagai perorangan warga negara yang merupakan Direktur pada PT. Sentosa Karya Mandiri berdasarkan akta Notaris Sri Endang Suprikani, S.H., Nomor 48, tertanggal 3 Oktober 2013 (bukti P-9), dan Pemohon II menyatakan dirinya sebagai perorangan warga negara yang merupakan direktur pada PT. Asfiz Langgeng Abadi, berdasarkan Akta Notaris Nasril, S.H., Nomor 3, tertanggal 26 Desember 2006 (bukti P-10). 3. Bahwa para Pemohon merupakan Direktur (Direksi) dalam perusahaannya masing-masing yang menyatakan merasa dirugikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 huruf d dan Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2017 sehingga menjadikan kebijakan pemerintah tersebut menjadi diskriminatif bagi pemohon dan merugikan hak-hak konstitusional pemohon. Bahkan para Pemohon telah mendapatkan surat izin akan tetapi dicabut melalui surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 107 tahun 2020 tentang Pencabutan izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT Sentosa Karya Mandiri (Bukti P-11 dan P-21) dan PT. Asfi Langgeng Abadi (Bukti P-21). Meskipun legalitas perusahaan masih ada, namun adanya pencabutan izin tersebut menjadikan perusahaan tidak lagi dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (P3MI) sebagaimana mestinya; 4. Bahwa menurut para Pemohon, berdasarkan uraian di atas para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang sah dan kuat untuk mengajukan permohonan atas Pasal 5 huruf d dan Pasal 54 ayat (1) huruf b UU 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, maka terhadap kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 30 [3.6.1] Bahwa norma Pasal 5 huruf d UU 18/2017 yang diajukan oleh para Pemohon adalah berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi setiap Pekerja Migran yang akan bekerja ke luar negeri, di mana salah satu syarat tersebut, pekerja migran harus terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial. Menurut Mahkamah, norma Pasal 5 huruf d a quo merupakan kewajiban yang melekat kepada Pekerja Migran, sehingga hal tersebut adalah berkenaan dengan hak konstitusional Pekerja Migran, bukan pengusaha atau dalam hal ini P3MI. Lagipula dari bukti yang dilampirkan oleh para Pemo