Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap UUD 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586, selanjutnya disebut UU 14/2005) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 147 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 148 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: “Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” 2. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia dan juga pembayar pajak serta berprofesi sebagai dosen [vide bukti P-5 sampai dengan bukti P-7] mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945 yang menurut anggapannya telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005. Karena, materi muatan pasal a quo telah menimbulkan berbagai penafsiran (multitafsir) atau setidak- tidaknya membuka peluang bagi pemerintah untuk membuat peraturan di bawah undang-undang yang menganulir kewenangan satuan pendidikan tinggi untuk melakukan seleksi, pengangkatan dan penetapan jabatan akademik, termasuk Guru Besar di perguruan tinggi. Akibatnya, usulan kenaikan jabatan fungsional Guru Besar Pemohon pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia (FMIPA UI) yang telah dilakukan melalui proses seleksi satuan pendidikan tinggi (Universitas Indonesia) ditolak oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 3. Bahwa penolakan usulan kenaikan jabatan Guru Besar atas nama Pemohon tersebut terjadi karena adanya frasa “sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku” dalam Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 yang telah ditafsirkan oleh pemerintah dan dijadikan dasar untuk menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen (Permendikbud 92/2014) atau bahkan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit (PO PAK) 2014, dan/atau PO PAK 2019 yang mengambil-alih atau menganulir kewenangan satuan pendidikan tinggi dalam melakukan penyeleksian, pengangkatan dan penetapan jabatan akademik, termasuk Guru Besar. Sehingga, pihak yang berwenang untuk menyeleksi, mengangkat dan menetapkan jabatan akademik, termasuk Guru Besar, adalah pemerintah, 149 dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena adanya frasa “sesuai peraturan perundang-undangan” dalam ketentuan pasal a quo yang dapat ditafsirkan peraturan di bawah undang-undang, antara lain Peraturan Menteri; 4. Bahwa anggapan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon mempunyai hubungan sebab akibat dengan berlakunya Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005. Dalam hal ini, telah terjadi ambiguitas atau kerancuan atau multitafsir ketentuan pasal a quo yang menihilkan sendiri norma “kewenangan untuk melakukan seleksi, pengangkatan, dan penetapan jabatan akademik termasuk Guru Besar pada satuan pendidikan tinggi” karena adanya frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” yang dapat ditafsirkan oleh pemerintah kewenangan itu dapat dianulir atau diambil-alih oleh pemerintah melalui peraturan di bawah undang-undang, salah satunya melalui Permendikbud 92/2014. Jika ambiguitas atau ketidakpastian materi muatan Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 dihilangkan, maka kerugian konstitusional yang dialami Pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi karena kewenangan untuk melakukan seleksi, pengangkatan, dan penetapan Pemohon sebagai Guru Besar FMIPA UI sepenuhnya ada pada satuan pendidikan tinggi. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon telah dapat menerangkan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon juga telah menguraikan secara spesifik hak-hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian yaitu di antaranya dirugikannya hak untuk mengembangkan diri dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana termaktub dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 serta hak atas pengakuan, jami