Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara terhadap 1. Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memutus sengketa antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai Termohon I, serta Komisi Pemilihan Umum sebagai Termohon II yang menurut Pemohon merupakan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan Termohon; [3.3] Menimbang bahwa terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah dalam Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006, tanggal 12 Juli 2006 yang dipertegas kembali dalam Putusan Nomor 027/SKLN-IV/2006, tanggal 12 Maret 2007 berpendirian bahwa kewenangan Mahkamah untuk mengadili dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon tidak dapat dipertimbangkan secara terpisah. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan secara bersama-sama; 32 [3.4] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan keberadaan Pemohon dan Termohon sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Pasal 22E ayat (5) dan ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan: (5) “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang- undang”; Ketentuan lebih lanjut Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246, selanjutnya disebut UU 15/2011) yang dalam Pasal 1 ayat (5) menyatakan, “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka menurut Pemohon, Termohon I (Badan Pengawas Pemilu) dan Termohon II (Komisi Pemilihan Umum) adalah lembaga negara sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum yang meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945, namun disebutkan dalam UU 15/2011; Bahwa selanjutnya Pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan Termohon II telah melakukan pembiaran terhadap proses rekrutmen Pemohon oleh Termohon I dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, selanjutnya disebut UU 22/2007), sehingga menyebabkan terlanggarnya hak konstitusional Pemohon; Selain itu, Termohon II telah lalai dalam menjalankan fungsinya untuk mengingatkan kepada Termohon I tentang status (jabatan) Pemohon sebagai Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Menurut Pemohon seharusnya jabatannya bukan sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara 33 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 265-KEP TAHUN 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, tertanggal 1 Juni 2012 (vide bukti P-1), melainkan sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara sebab proses rekrutmen Pemohon dilakukan setelah berlakunya UU 15/2011; Bahwa atas kecerobohan Termohon II tersebut menyebabkan Termohon I melakukan Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Batu Barat [sic], Dairi, Deli Serdang, Tapanuli Utara, dan Langkat Provinsi Sumatera Utara, padahal Pemohon sama sekali tidak pernah membentuk Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di kabupaten-kabupaten tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 96 ayat (1) UU 15/2011 yang menyatakan, “Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi”. Bahwa menurut ketentuan Pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang, antara lain, untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar. Berdasarkan ketentuan tersebut maka sebelum Mahkamah menyatakan berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan menilai apa yang dimaksud dengan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; [3.5] Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 004/SKLN- IV/2006, tanggal 12 Juli 2006 telah menyatakan bahwa “... sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar mempunyai maksud bahwa hanya kewenangan yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar saja yang menjadi objectum litis dari sengketa. Ketentuan yang menjadi dasar kewenangan Mahkamah tersebut sekaligus membatasi 34 kewenangan Mahkamah, yang artinya apabila ada sengketa kewenangan yang tidak mempunyai objectum litis kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus ...” Bahwa objectum litis permohonan Pemohon adalah Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 265-KEP TAHUN 2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, tertanggal 1 Juni 2012 dan Surat Keputusan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Batu Barat [sic!], Dairi, Deli Serdang, Tapanuli Utara dan Langkat Provinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Termohon I; Menurut Pemohon bahwa Surat Keputusan Termohon I Nomor 265-KEP TAHUN 2012 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, sehingga menyebabkan Pemohon secara lembaga tidak bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) UU 15/2011. Selain itu, Surat Keputusan Termohon I tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Batu Barat [sic!], Dairi, Deli Serdang, Tapanuli Utara, dan Langkat Provinsi Sumatera Utara tanpa melalui proses seleksi penjaringan dan penyaringan oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1) UU 15/2011; Setelah mencermati permohonan Pemohon, ternyata bahwa subjectum litis (Pemohon) dan objectum litis yang dipersoalkan oleh Pemohon tidak diatur dan tidak ditentukan dalam UUD 1945, melainkan diatur dalam Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 22/2007 dan UU 15/2011). Walaupun Komisi Pemilihan Umum diajukan sebagai Termohon II dalam perkara a quo, akan tetapi persoalan kewenangan yang dipersengketakan tidak ada kaitannya dengan kewenangan Termohon II. Oleh karena itu, Termohon II tidak tepat untuk diposisikan sebagai pihak dalam permohonan a quo. Dengan demikian, baik Pemohon, Termohon I, maupun Termohon II tidak memenuhi 35 syarat subjectum litis dalam permohonan a quo. Demikian pula mengenai objek sengketa (objectum litis) dalam permohonan a quo tidak memenuhi syarat. Berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon a quo bukanlah sengketa kewenangan lembaga negara yang merupakan salah satu kewenangan Mahkamah, sebaga