Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap UUD 1945.

Mengadili, Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 8 Tahun 2012]] tentang Pemilihan Umum Anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat]] diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 24 ayat (2)]] - [[Pasal 24]] - [[Pasal 10 ayat (1)]] - [[Pasal 22 ayat (1)]] - [[Pasal 51 ayat (1)]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Ditolak** ## Pemohon - **Pemohon 1**: [[Priyo Puji Wasono]] - **Pemohon 2**: [[Deyantono Kok Young]] - **Pemohon 3**: [[Ilhamsyah Abdul Manan]] - **Pemohon 4**: [[Nira Bagoes]] - **Pemohon 5**: [[Fify Manan]] - **Pemohon 6**: [[Renny Damayanti Mallon]] - **Pemohon 7**: [[Duta Mardin Umar]] - **Pemohon 8**: [[Rudy Octavius Sihombing]] - **Pemohon 9**: [[Muhamad Al Arif]] - **Pemohon 10**: [[Rizki Nugraha Hamim Penna]] ## Timeline - **2013-01-03**: Permohonan didaftarkan di Kepaniteraan [[MK]] - **2013-09-19**: Putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum ## Related Cases ### Putusan Penting Tahun 2013 - [[23/PUU-XI/2013]] - Putusan terkait pada tahun yang sama - [[46/PUU-XI/2013]] - Putusan terkait pada tahun yang sama - [[92/PUU-XI/2013]] - Putusan terkait pada tahun yang sama ### Preseden dari Tahun 2012 - Putusan-putusan tahun sebelumnya yang menjadi rujukan ### Dirujuk oleh Putusan Tahun 2013 - Putusan-putusan selanjutnya yang merujuk kasus ini ### Yurisprudensi Terkait - Perkembangan hukum konstitusi tahun 2013 - Tren putusan [[Mahkamah UUD 1945|Konstitusi|MK]] periode 2012-2013 ## Legal Analysis ### Isu Konstitusional Utama 1. **Hak Asasi Manusia**: Mahkamah mempertimbangkan aspek hak asasi manusia dalam konteks konstitusional 2. **Kepastian Hukum**: Mahkamah mempertimbangkan aspek kepastian hukum dalam konteks konstitusional ### Pertimbangan Mahkamah [[Mahkamah Konstitusi]] dalam pertimbangannya menganalisis: #### Aspek Filosofis - Kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila dan cita-cita bangsa - Perlindungan hak konstitusional warga negara #### Aspek Yuridis - Hierarki peraturan perundang-undangan - Konsistensi dengan sistem hukum nasional #### Aspek Sosiologis - Dampak terhadap masyarakat dan pembangunan nasional - Kebutuhan hukum masyarakat pada tahun 2013 ### Ratio Decidendi Dasar pertimbangan hukum putusan ini meliputi: - Penafsiran konstitusional terhadap norma yang diuji - Penerapan prinsip-prinsip hukum yang berlaku - Konteks sosial-politik tahun 2013 ## Precedential Value ### Preseden Relevan hingga Tahun 2013 **Korupsi**: - [[003/PUU-I/2003]] - Preseden penting terkait korupsi - [[012-016-019/PUU-IV/2006]] - Preseden penting terkait korupsi - [[003/PUU-VIII/2010]] - Preseden penting terkait korupsi **Pemilu**: - [[022-024/PUU-VI/2008]] - Preseden penting terkait pemilu **Ham**: - [[026/PUU-V/2007]] - Preseden penting terkait ham - [[140/PUU-IX/2011]] - Preseden pen