Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, selanjutnya disebut UU ITE) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan dua hal, yaitu: • Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; • Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa salah satu kewenangan konstitutional Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) adalah untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, in casu UU ITE terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 114 Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang- Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan: a. kedudukannya menurut empat kategori pemohon tersebut di atas; b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang bahwa tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 115 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa Pemohon menganggap hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945, dirugikan oleh berlakunya Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: [3.7.1] Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” karena sebagai perwujudan kedaulatan rakyat maka masyarakat berhak untuk dapat memiliki informasi yang cukup tentang calon-calon penyelenggara negara, sedangkan norma yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE berpotensi dapat menyumbat informasi yang terpenting bagi masyarakat untuk mengetahui rekam jejak (track record) dari calon-calon penyelenggara negara; [3.7.2] Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, karena norma yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) a quo kontradiktif atau bertentangan dengan karakteristik maupun prinsip-prinsip fundamental negara hukum yang antara lain meliputi: (i) kepastian hukum, yang mengandung asas legalitas, prediktibilitas dan transparansi, (ii) perlakuan yang sama, dan (iii) pemerintahan yang menghormati hak-hak individu; [3.7.3] Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE dirumuskan tanpa mengindahkan asas- asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas-asas mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; yakni asas ketertiban dan kepastian hukum yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan 116 ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, serta asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. [3.7.4] Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” karena norma yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) didalilkan telah menyebabkan rasa takut dalam diri Pemohon dalam menuliskan pikiran, pendapat dan pengalaman pribadi di dalam blog yang sangat mungkin terjerat dengan pasal a quo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga didalilkan bertentangan dengan asas Lex Certa dan kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu memperlihatkan adanya ketidakjelasan ukuran dan makna mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses suatu informasi dan/atau dokumen elektronik, serta tidak menjelaskan pengertian ‘muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik’, sehingga cenderung diartikan secara luas yang berarti dapat menimbulkan ketidakpastian hukum; [3.7.5] Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: Ayat (2), “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya” Ayat (3), “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” karena kebebasan berpendapat dan berekspresi serta kebebasan pers adalah pilar demokrasi yang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, maka pembatasan yang dilakukan pasal a quo adalah memasung hak-hak konstitusional warga negara untuk memperoleh informasi, menyatakan pendapat dan mengontrol kekuasaan; [3.7.6] Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945, yang berbunyi, “Setiap orang berhak berkom