Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: [3.1.1] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan melalui berkas permohonan bertanggal 16 September 2021 yang pada perihalnya menyatakan: “Gugatan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan”. Permohonan tersebut diajukan sebagai perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan oleh Undang-Undang Dasar (selanjutnya disebut SKLN). 3 [3.1.2] Bahwa Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK) menyatakan: “Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: …b. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Selanjutnya mengenai syarat permohonan SKLN, Pasal 61 ayat (2) UU MK menyatakan: “Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon.” Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara (selanjutnya disebut PMK 08/2006) juga menyatakan bahwa: “(1) Permohonan ditulis dalam bahasa Indonesia dan harus memuat: a. Identitas lembaga negara yang menjadi pemohon, seperti nama lembaga, nama ketua lembaga, dan alamat lengkap lembaga negara; b. nama dan alamat lembaga negara yang menjadi termohon; c. uraian yang jelas tentang: 1. kewenangan yang dipersengketakan; 2. kepentingan langsung pemohon atas kewenangan tersebut; 3. hal-hal yang diminta untuk diputuskan; [3.1.3] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa permohonan Pemohon dan mendengarkan keterangan Pemohon dalam persidangan, telah ternyata permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung Pemohon dan tidak menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta tidak menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi Termohon. Pemohon pun tidak memberikan uraian mengenai kapasitas dan kualifikasi Pemohon sebagai perorangan dan kaitannya dengan lembaga negara yang dapat menjadi Pemohon sebagaimana ditentukan oleh UU MK serta tidak menguraikan hal yang diminta untuk diputuskan (petitum) dengan jelas. 4 Meskipun Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon pada sidang Pendahuluan tanggal 9 November 2021 untuk memperbaiki permohonannya dengan memperjelas uraian permohonan serta menyesuaikan kepada syarat sebagaimana ditentukan oleh UU MK dan PMK 08/2006, namun Pemohon tetap pada pendiriannya dan menyatakan tidak akan memperbaiki permohonan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 2/SKLN-XIX/2021, tanggal 9 November 2021]; Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon adalah tidak jelas dan tidak memenuhi syarat permohonan SKLN sebagaimana ditentukan UU MK dan PMK 08/2006 sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak memenuhi syarat permohonan maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut; 4.