Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon a quo adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 25 [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut: [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 5 Maret 2025. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal- hal yang dimohonkan (petitum) sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021. Selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2025, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan pada tanggal 18 Maret 2025. [3.3.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah akan menilai syarat formal suatu permohonan berkenaan dengan sistematika permohonan. Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, in casu sistematika permohonan a quo, pada dasarnya dapat dikatakan telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf b PMK 2/2021, yaitu telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah (hlm. 2-4), kedudukan hukum Pemohon (hlm. 4-14), dan alasan permohonan (hlm. 14-23). Bahkan, sebelum menguraikan ihwal ketiga hal tersebut, Pemohon pun telah menguraikan perihal identitas Pemohon (hlm.1). Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi sesuai dengan PMK 2/2021, permohonan Pemohon pun telah memuat hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah untuk diputus (hlm. 23-24). Namun demikian, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. 26 Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan isi/substansi dari masing- masing sistematika dimaksud. [3.3.3] Bahwa lebih lanjut, meskipun Pemohon menguraikan alasan permohonan dalam 6 (enam) sub-pembahasan yaitu: A. Ruang Lingkup Pasal Pengujian; B. Dasar Pengujian atau Batu Uji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; C. Perspektif Kewenangan Menteri Dalam Negeri perihal Penggantian Pejabat di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; D. Perspektif Kewenangan Yang Dimiliki Gubernur, Bupati dan Walikota; E. Perspektif Pembuat Undang- Undang; dan F. Dalil-Dalil Permohonan, penguraian tersebut tidak sesuai dengan sistematika permohonan pengujian undang-undang, Mahkamah dapat memahami maksud Pemohon yang menjadikan 6 (enam) sub-pembahasan tersebut merupakan satu kesatuan alasan permohonan (posita). Namun demikian, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama alasan permohonan, telah ternyata Pemohon tidak menguraikan argumentasi hukum yang jelas dan memadai (komprehensif) terutama berkaitan dengan adanya pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian, in casu Pasal 162 ayat (3) UU 10/2016 dengan dasar pengujian yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 yang digunakan Pemohon, yakni Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat memahami masalah konstitusionalitas norma dari pasal yang dimohonkan pengujian. Terlebih, secara keseluruhan bagian alasan- alasan permohonan, Pemohon lebih banyak menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon khususnya terkait kerugian hak konstitusional Pemohon. Penguraian demikian menyebabkan permohonan menjadi rancu, karena Pemohon mencampuradukkan antara alasan-alasan permohonan dengan uraian kerugian hak konstitusional Pemohon. [3.3.4] Bahwa selanjutnya dalam petitum Pemohon sebagaimana tercantum dalam perbaikan permohonan, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk: Dalam Pokok Perkara: 1. …; 2. Menyatakan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dan tidak memiliki kekuataan hukum mengikat sepanjang dimaknai: Gubernur, Bupati atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri. 3. …. Bahwa setelah mencermati lebih lanjut rumusan petitum Pemohon pada angka 2, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 162 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat) namun telah ternyata rumusan pemaknaan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah rumusan dari norma dalam undang-undang itu sendiri, in casu Pasal 162 ayat (3) UU 10/2016. Sehingga, tidak ada perbedaan rumusan norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan pemaknaan bersyarat yang dimohonkan oleh Pemohon pada petitum angka 2. Dalam batas penalaran yang wajar, rumusan Petitum demikian justru menyulitkan Mahkamah untuk memahami apa yang sesungguhnya dimohonkan Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 162 ayat (3) UU 10/2016. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dan uraian alasan permohonan (posita) tidak jelas sebagaimana diuraikan dalam Sub-paragraf [3.3.2] sampai dengan Sub-paragraf [3.3.3] tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur), Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum da