Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 52 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional 53 sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan dalil kedudukan hukum yang diuraikan oleh Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusional frasa “serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya” yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016, yang selengkapnya berbunyi: “Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkotika, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya”. 2. Bahwa Pemohon dalam menjelaskan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai warga negara Indonesia (vide bukti P-1) yang merupakan mantan terpidana kasus psikotropika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 37/PID.B/2002/PN.SPN (vide bukti P-11). Pemohon telah selesai melaksanakan seluruh putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut, baik pidana penjara maupun pidana dendanya berdasarkan Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungai Penuh Tanggal 11 Februari 2003 dibuktikan dengan surat lepas (vide bukti P-12) dan Surat Tanda Terima Pembayaran Pidana Denda tanggal 11 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sungai Penuh (vide bukti P-13); 3. Bahwa Pemohon pernah mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Wakil Walikota Sungai Penuh di Provinsi Jambi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020, di mana Pemohon diusung oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) (vide bukti P-14), Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) (vide bukti P-15), dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya (DPP Partai Berkarya) (vide bukti P-16), namun pada akhir masa pendaftaran Pemilihan Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2020 partai politik dimaksud mencabut rekomendasinya, hal tersebut dikarenakan adanya cacatan dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (selanjutnya disingkat SKCK) yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terlibat dalam kegiatan kriminal seperti yang tercantum pada UU 35 Tahun 1997 tentang Psikotropika; 4. Bahwa Pemohon menganggap hak konstitusionalnya yang dilindungi Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 telah dirugikan dengan berlakunya frasa “serta perbuatan melanggar 54 kesusilaan lainnya” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016, dikarenakan norma tersebut telah memberikan syarat yang menghalangi Pemohon untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Walikota Sungai Penuh karena status Pemohon sebagai mantan terpidana kasus psikotropika; 5. Bahwa menurut Pemohon, dengan persyaratan yang menghalangi mantan terpidana psikotropika untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka menjadikan terpidana dihukum dua kali. Hal ini menurut Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum karena semua pemidanaan yang dijatuhkan telah selesai Pemohon jalani tahun 2003, namun hak Pemohon untuk mengajukan diri dan dipilih sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah tetap hilang; 6. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual, karena pengusungan Pemohon sebagai Calon Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 oleh beberapa partai politik dibatalkan oleh partai politik yang bersangkutan dan dukungannya dialihkan ke pasangan calon lain; 7. Bahwa jika permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka hak konstitusional Pemohon untuk mengabdi kepada daerah kelahiran Pemohon dengan cara mencalonkan diri lagi sebagai Wakil Walikota atau Walikota di dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Sungai Penuh nanti pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dan/atau Bupati atau Wakil Bupati atau Walikota atau Wakil Walikota di Kabupaten/Kota lainnya atau Gubernur atau Wakil Gubernur di mana pun menjadi tidak terhalang lagi. Bahwa berdasarkan seluruh uraian penjelasan Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah Pemohon telah dapat menguraikan dengan jela