Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan dari. PT. REZEKI MURNI suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Plaza Bapindo Citibank Tower, Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 54-55 Jakarta, dan Dr. BAMBANG N. RACHMADI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Pejaten Barat II Nomor 37, RT. 014, RW. 008, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan surat permohonannya bertanggal 29 Desember 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Desember 2009 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 6 Januari 2010 dengan registrasi Nomor 2/PUU-VIII/2010 perihal Permohonan Pengujian Pasal 102 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Desember 2009 memberikan kuasa kepada 1. RACHMAN BAKARY, S.H., LL. M. 2. I. JONI PRIYANA, S.H. 3. TITO WIDYARTO, S.H. dan 4. AI SITI FATIMAH, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Konsultan Hukum “SS&R Legal Consultants” berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Ariobimo Sentral Lantai Mezzanine, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling X-2 Nomor 5 Jakarta -12950; 2 b. bahwa terhadap permohonan Nomor 2/PUU-VIII/2010 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan: 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 2/TAP.MK/2010 bertanggal 11 Januari 2010 tentang Penunjukan Panel Hakim untuk memeriksa permohonan Nomor 2/PUU-VIII/2010; 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 9/TAP.MK/2010 bertanggal 14 Januari 2010 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan; c. bahwa terhadap perkara tersebut Mahkamah Konstitusi dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 20 Januari 2010 telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya, para Pemohon telah memperbaiki permohonannya, dan selanjutnya permohonan tersebut telah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi dalam sidang pleno, dan telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari pihak Pemerintah, dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat; d. bahwa para Pemohon pada tanggal 28 Desember 2010 telah mengajukan permohonan penarikan kembali permohonan Nomor 2/PUU-VIII/2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Desember 2010 pukul 11.00 WIB perihal Penarikan Kembali Permohonan; e. bahwa terhadap pencabutan permohonan atau penarikan kembali permohonan tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim tanggal 28 Desember 2010 telah menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Nomor 2/PUU-VIII/2010 beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, oleh karena itu, penarikan kembali permohonan tersebut dapat dikabulkan; f. bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Pemohon dapat menarik kembali 3 permohonannya sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan, dan penarikan kembali tersebut mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali; Mengingat : Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316); MENETAPKAN, - Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon; - Menyatakan Perkara Nomor 2/PUU-VIII/2010 perihal Permohonan Pengujian Pasal 102 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; - Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 102 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); - Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat penarikan kembali permohonan Nomor 2/PUU-VIII/2010 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, dan Hamdan Zoelva, pada hari Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu sepuluh oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu, Moh. Mahfud MD., sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, 4 Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Alfius Ngatrin sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Pemerintah atau yang mewakili. KETUA, ttd. Moh. Mahfud MD. ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Achmad Sodiki ttd. Muhammad Alim ttd. Achmad Fadlil Sumadi ttd. Maria Farida Indrati ttd. Harjono ttd. M. Arsyad Sanusi ttd. Hamdan Zoelva PANITERA PENGGANTI, ttd. Alfius Ngatrin