Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 16 • Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon; • Apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo kepada Mahkamah; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepalilitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) terhadap UUD 1945; [3.5] Menimbang bahwa dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LNRI Tahun 2003 Nomor 98, TLNRI Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) huruf a, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a) perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) badan hukum publik atau privat; atau d) lembaga negara; 17 [3.7] Menimbang bahwa sejak Putusan Nomor 06/PUU-III/2005 dan putusan- putusan berikutnya, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 Ayat (1) UU MK, sebagai berikut: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan kausal antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dan undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. apabila permohonan dikabulkan, kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon dalam pengujian UU Kepailitan dan PKPU tersebut adalah M. Komarudin dan Muhammad Hafidz, yang masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Umum Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI). Namun, para Pemohon mengualifikasikan diri sebagai kelompok orang warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan sama yakni kepentingan sebagai pekerja yang menurut para Pemohon mempunyai hak- hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D UUD 1945. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Sedangkan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” [3.9] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan hak-hak konstitusional mereka telah dirugikan oleh berlakunya beberapa pasal UU Kepalilitan dan PKPU, yaitu: • Pasal 29: “Suatu tuntutan hukum di pengadilan yang diajukan terhadap debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan 18 perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap debitor”; • Pasal 55 Ayat (1): “Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”; • Pasal 55 Ayat (2): “Dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137 maka mereka hanya dapat berbuat demikian setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut”; • Pasal 59 Ayat (1): “Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 Ayat (1); • Pasal 59 Ayat (2): “Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut; • Pasal 59 Ayat (3): “Setiap waktu Kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan tersebut kepada Kreditor yang bersangkutan; • Pasal 138: “Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian 19 piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya”; Menurut para Pemohon, pasal-pasal UU Kepailitan dan PKPU tersebut di atas telah mengabaikan hak-hak pekerja atas upah yang harus dibayarkan oleh perusahaan yang mengalami pailit, yang berarti bertentangan dengan UUD 1945, karena tidak menempatkan upah pekerja sebagai kreditor yang diistimewakan. Padahal, Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah menyatakan bahwa, “Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.” Penjelasan Ayat (4) berbunyi, “Yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja/buruh harus dibayar lebih dahulu dari pada utang lainnya”; [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tulis yang diajukan (Bukti P-1 s.d. P-6), menurut Mahkamah prima facie para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, namun apakah para Pemohon benar-benar mengalami kerugian hak konstitusionalnya oleh berlakunya pasal-pasal UU Kepailitan dan PKPU yang dimohonkan pengujian, masih harus dibuktikan bersama pertimbangan mengenai Pokok Permohonan; Pokok Permohonan [3.11] Menimbang bahwa dalam pokok permohonannya, para Pemohon mendalilkan pasal-pasal UU Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 dan juga tidak sesuai dengan Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga dimohonkan untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; [3.12] Menimbang