Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 50 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 5252, selanjutnya disebut UU 20/2011) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 40 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon. Adapun dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, Pemohon menguraikan hal-hal (uraian Pemohon selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma yang terdapat dalam Pasal 50 UU 20/2011 yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 50 UU 20/2011 Pemanfaatan rumah susun dilaksanakan sesuai dengan fungsi: a. hunian; atau b. campuran. 2. Bahwa menurut Pemohon, hak konstitusionalnya dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon adalah badan hukum privat, yaitu PT. PASARAYA INTERNATIONAL HEDONISARANA sebagai Pelaku Pembangunan Menara Sentraya yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 17 tanggal 04 Juli 1995 oleh Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn; [vide Bukti P-4] yang telah mendapatkan pengesahannya berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman 41 Republik Indonesia Nomor C2-12549.HT.01.01.TH.95 tanggal 03 Oktober 1995 [vide Bukti P-5] yang kemudian telah mengalami beberapa perubahan, terakhir kali berdasarkan Akta Perubahan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 4 tanggal 06 September 2022 oleh Notaris Hanum Megasari, S.H., M.Kn. [vide Bukti P-6] yang telah mendapatkan pengesahannya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0052184 tanggal 07 September 2022 [vide Bukti P-7] dan berfokus pada kegiatan komersial di sektor properti. Dalam hal ini Pemohon diwakili Medina sebagai Direktur Utama Perseroan sebagaimana persetujuan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 4 tanggal 6 September 2022. Hal ini sesuai dengan dasar hukum yang tertuang dalam Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar PT. Pasaraya International Hedonisarana. 4. Bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 50 UU 20/2011, karena keberlakuan Pasal 50 UU 20/2011 yang hanya mengatur fungsi hunian dan campuran telah mengecualikan rumah susun dengan fungsi bukan hunian, termasuk milik Pemohon. Akibatnya, bangunan gedung dengan fungsi bukan hunian tidak memperoleh dasar hukum, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang nyata. Keberlakuan Pasal 50 UU 20/2011 yang tidak mengatur fungsi bukan hunian telah melahirkan kekosongan hukum yang bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 5. Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 50 UU 20/2011, karena norma a quo membatasi fungsi rumah susun hanya pada hunian dan campuran, sehingga menutup akses bagi rumah susun dengan fungsi bukan hunian untuk memperoleh hak kepemilikannya. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata dan perlakuan diskriminatif, karena pemilik rumah susun hunian atau campuran dapat memperoleh perlindungan hukum penuh, sementara pemilik rumah susun bukan hunian seperti Pemohon tidak mendapatkan perlindungan serupa. Dengan demikian, Pasal 50 UU 20/2011 telah melanggar hak konstitusional Pemohon atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 42 6. Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon timbul karena secara yuridis Pemohon tidak dapat mengajukan pengesahan pertelaan dan akta pemisahan sebagai dasar pemisahan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama dengan Satuan Ruman Susun (Sarusun). Keduanya berfungsi memberikan kepastian hukum atas batas kepemilikan individu dan kepemilikan bersama dalam rumah susun. Pada akhirnya Pemohon tidak dapat memperoleh Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHM Sarusun) yang merupakan bukti kepemilikan yang sah dan diakui hukum. Kondisi ini terjadi karena eksistensi Pasal 50 UU 20/2011 yang hanya memberikan akses pengesahan pertelaan dan akta pemisahan bagi rumah susun hunian dan campuran, sehingga menutup hak Pemohon selaku pemilik bangunan gedung Bukan Hunian. 7. Bahwa Pasal 50 UU 20/2011 yan