Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan para Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura (Termohon) Nomor 88 Tahun 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 bertanggal 22 Oktober 2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura bertanggal 22 Oktober 2010; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan. 397 Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang 398 Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas. [3.4] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, Pihak Terkait mengajukan eksepsi, yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan: 1. Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III salah mengenai objeknya (error in objecto) karena substansi permohonan tidak sesuai dengan hukum formal maupun materiil sengketa pemilukada. Dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan soal kekeliruan atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang dapat mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (vide Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, selanjutnya disebut PMK 15/2008); 2. Materi permohonan keberatan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III error in persona dan tidak termasuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah karena substansi permohonan keberatan Pemohon terkait adanya pelanggaran- pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilukada, berada dalam wilayah tahapan pemilukada yang menjadi wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) untuk menyelesaikannya; [3.5] Terhadap eksepsi Pihak Terkait a quo, Mahkamah memberikan penilaian 399 hukum sebagai berikut: Bahwa sejak Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D- VI/2008 tentang sengketa hasil pemilukada Provinsi Jawa Timur bertanggal 2 Desember 2008 dan putusan-putusan Mahkamah tentang pemilukada berikutnya, Mahkamah pada pokoknya telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substansial (substantive justice). Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang demikian adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekedar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah- masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada yang terkait dengan hasil Pemilu dan Pemilukada; Bahwa objek permohonan para Pemohon dalam perkara a quo terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kota Jayapura dengan Keputusan Termohon Nomor 88 Tahun 2010 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 bertanggal 22 Oktober 2010 (vide Bukti P.I-3a, Bukti P.II-1, Bukti P.III-6, Bukti T-3, dan Bukti PT-1) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura bertanggal 22 Oktober 2010 (vide Bukti P.I-3, Bukti P.II-2, Bukti P.III-6, Bukti T-1, dan Bukti PT-2); Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka eksepsi tentang kewenangan Mahkamah adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada; 400 Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.6] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun