Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang 14 Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU 7/2020), terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; [3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut perihal kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Mahkamah telah menerima permohonan pengujian Pasal 10 ayat (1) UU 7/2020 terhadap UUD NRI Tahun 1945 secara online, yang diajukan oleh Putra Arista Pratama dan Auliya Wy Ridzky Regitafitri, bertanggal 21 Oktober 2025, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 199/PUU/PAN.MK/AP3/10/2025, tanggal 21 Oktober 2025 serta telah diregistrasi dengan Permohonan Nomor 196/PUU-XXIIII/2025, tanggal 22 Oktober 2025; 2. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2025, pukul 14.30 WIB, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan Permohonan Nomor 196/PUU-XXIIII/2025 dengan agenda mendengar pokok-pokok permohonan para Pemohon; 3. Bahwa dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, Mahkamah telah memberikan nasihat terkait dengan materi permohonan para Pemohon, termasuk untuk melengkapi bukti-bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Bahwa pada tanggal 11 November 2025, pukul 15.00 WIB, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel Perbaikan Permohonan Nomor 196/PUU- XXIIII/2025 dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan dan 15 penerimaan perbaikan permohonan, serta pengesahan alat bukti para Pemohon; 5. Bahwa dalam Sidang Perbaikan Permohonan tersebut, para Pemohon tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyampaikan pemberitahuan perihal ketidakhadirannya secara sah menurut hukum. Selain itu, para Pemohon tidak pula menyampaikan perbaikan permohonan [vide Risalah Sidang, tanggal 11 November 2025, hlm. 1]. Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa sekalipun para Pemohon tidak menyerahkan perbaikan permohonan dan tidak pula hadir pada sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan dan penerimaan perbaikan permohonan, serta pengesahan alat bukti para Pemohon, sesuai dengan ketentuan hukum acara, yaitu Pasal 41 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025) yang menyatakan, “Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasa Hukum tidak menyerahkan perbaikan permohonan dan tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa perbaikan Permohonan dan pengesahan alat bukti tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah memeriksa pokok Permohonan berdasarkan Permohonan awal”. Berdasarkan ketentuan dimaksud, meskipun para Pemohon tidak hadir pada sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan dan penerimaan perbaikan permohonan, serta pengesahan alat bukti, Mahkamah memeriksa permohonan para Pemohon a quo berdasarkan permohonan awal. Bahwa berdasarkan permohonan awal dimaksud, Mahkamah mendapatkan fakta antara lain, alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon adalah berupa bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6. Setelah Mahkamah mencermati secara saksama, alat bukti para Pemohon tersebut tidak diberi meterai yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025 yang menyatakan, “Pengajuan Permohonan secara daring (online) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyampaian berkas alat bukti kepada Mahkamah sebanyak 1 (satu) eksemplar yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”. Dengan tidak diberikan materai sesuai Pasal 12 ayat (3) PMK 7/2025 dimaksud, sekalipun 16 Mahkamah dapat mempertimbangkan permohonan awal, namun oleh karena permohonan awal pun tidak memenuhi syarat formil sebagaimana syarat permohonan pengujian undang-undang, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang. [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan pengujian undang-undang, Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4.