Pengujian Materill Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu norma Pasal 3 ayat (3) huruf c dan Penjelasan Pasal 3 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, selanjutnya disebut UU 2/2002) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon 33 pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon berkenaan dengan sistematika penulisan permohonan Pemohon yakni kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, alasan permohonan Pemohon (posita) dan hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum) [vide Risalah Sidang tanggal 29 Oktober 2025, hlm. 24-27, hlm. 36-38, hlm. 43-44]. Terhadap saran dan nasihat yang disampaikan Mahkamah dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 11 November 2025, pukul 14.16 WIB, serta perbaikan permohonan pada hari Kamis, tanggal 13 November 2025, pukul 12.47 WIB. Terhadap perbaikan permohonan yang diterima pada tanggal 13 November 2025 Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan karena Pemohon sebelumnya telah menyerahkan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 November 2025. Terlebih, perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 November 2025 telah melewati jangka waktu perbaikan pemohonan paling lama 14 (empat belas) hari sejak sidang Pemeriksaan Pendahuluan [vide Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3) PMK 7/2025]. Dengan demikian, perbaikan permohonan yang dipertimbangkan Mahkamah adalah perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 November 2025; [3.3.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan hal tersebut di atas, Mahkamah akan menilai syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut: Pasal 30 huruf a UU MK: “Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;” Pasal 31 ayat (1) UU MK: (1) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus. 34 Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan-alasan Permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025 Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Mahkamah memeriksa identitas Pemohon dengan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan yang meliputi: a. kewenangan Mahkamah; b. kedudukan hukum Pemohon; c. alasan permohonan (posita); dan d. hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum). [3.3.3] Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan, in casu sistematika permohonan a quo, telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025. Namun demikian, sekalipun telah disusun secara formal sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, penilaian perihal syarat formal suatu permohonan tidak hanya semata-mata pada sistematika tetapi Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan dan ketepatan substansi dari bagian sistematika dimaksud. Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon, antara lain, Mahkamah mendapatkan fakta, yakni permohonan Pemohon pada bagian uraian kewenangan Mahkamah, Pemohon menyebutkan menguji norma Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 [vide perbaikan permohonan Pemohon, hlm. 3-4]. Sedangkan pada bagian kedudukan hukum, Pemohon menyebutkan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU 2/2002 [vide perbaikan permohonan Pemohon hlm. 14]. Selanjutnya pada Petitum, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU 2/2002 bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menurut Mahkamah, berkenaan dengan fakta tersebut, Pemohon tidak cermat menyusun permohonan a quo karena mencantumkan norma Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 yang berbeda dengan norma yang dimohonkan dalam petitum, yaitu memohon untuk menyatakan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU 2/2002. Hal tersebut terlihat dari adanya ketidakkonsistenan serta kekeliruan dalam 35 penyebutan norma undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, yang sebenarnya dimaksud oleh Pemohon untuk diuji. Bahwa selain fakta di atas, pada bagian uraian perihal alasan-alasan permohonan (posita), Pemohon menyatakan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU 2/2002 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, setelah dicermati semua bangunan argumentasi yang menjelaskan ihwal pertentangan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU 2/2002 tidak terdapat uraian yang memadai berkenaan dengan pertentangan dimaksud. Misalnya, dari semua dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 yang didalilkan dalam permohonan, Pemohon memang berupaya untuk menguraikan alasan-alasan pertentangan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU 2/2002 dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yaitu dengan cara mengutip sejumlah pendapat pakar berkenaan dengan unsur-unsur negara hukum [vide Permohonan hlm. 15-17]. Namun demikian, pendapat-pendapat ahli tersebut tidak dikorelasikan dengan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c UU 2/2002 sehingga dapat menjadi dasar bangunan argumentasi yang kuat yang menunjukkan pertentangan dengan prinsip negara hukum yang dimaktubkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, misalnya, Pemohon berupaya menjela