Pengujian Materii Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers 59 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887, selanjutnya disebut UU 40/1999) terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon. Kedudukan Hukum Pemohon [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.5] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- 60 V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana telah dikemukakan pada Paragraf [3.4] dan Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut. 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 12 UU 40/1999, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 8 UU 40/1999 Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Penjelasan Pasal 12 UU 40/1999 ...Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Yang dimaksud dengan ‘penanggung jawab’ adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 61 3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai penulis lepas (freelance writer) dan kolumnis di berbagai media nasional, daerah maupun media alternatif; 4. Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 12 UU 40/1999 dengan alasan, antara lain, sebagai berikut: a. norma Pasal 8 UU 40/1999 bersifat limitatif karena hanya menyebut wartawan, tanpa menyinggung pihak lain yang juga menjalankan fungsi jurnalistik, seperti kolumnis dan kontributor lepas. Akibatnya, kedudukan Pemohon menjadi kabur dan tidak memperoleh jaminan perlindungan hukum yang setara. Padahal, secara fungsional peran Pemohon dalam ruang publik sama pentingnya dalam membangun opini publik, serta menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kekuasaan; b. belum terdapat kejelasan apakah tulisan opini atau kolom yang dibuat oleh Pemohon, yang telah melalui proses kurasi dan penyuntingan redaksi, dapat dikualifikasikan sebagai karya jurnalistik yang menjadi tanggung jawab perusahaan pers sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 12 UU 40/1999. Dalam hal ini, redaksi memiliki kewenangan editorial penuh, termasuk menentukan kelayakan penerbitan suatu tulisan, yang berarti adanya keterlibatan aktif redaksi dalam setiap publikasi. Akan tetapi, ketiadaan penegasan normatif mengenai status hukum kolumnis dan kontributor lepas menimbulkan ambiguitas, baik dalam hal tanggung jawab redaksi maupun perlindungan hukum. Dalam posisi sebagai kolumnis dan kontributor lepas, Pemohon tidak memperoleh perlindungan hukum dalam norma Pasal 8 UU 40/1999 yang mengakibatkan hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat terhambat, bahkan produk tulisannya pun tidak memiliki kepastian apakah termasuk kategori karya jurnalistik yang menjadi tanggung jawab redaksi sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 12 UU 40/1999. c. meskipun secara umum hak Pemohon untuk menyampaikan pendapat di muka umum telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, namun dalam konteks peran Pemohon sebagai kolumnis dan kontributor 62 lepas yang hidup serta menjadi bagian dari ekosistem pers, tidak terdapat pengakuan hukum yang pasti. Dalam praktiknya, kebebasan berpendapat Pemohon tidak dapat dilakukan secara mutlak, karena setiap tulisan terlebih dahulu melalui proses kurasi, penyuntingan, dan pertimbangan kelayakan oleh redaksi sebelum disebarluaskan. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi dalam konteks kolumnis memiliki kekhususan tersendiri yang menuntut adanya perlindungan hukum sebagaimana halnya pelaku pers lainnya. Pemohon merasa kehilangan rasa aman dari potensi ancaman, intimidasi, dan kriminalisasi yang dapat timbul akibat isi tulisannya. d. posisi Pemohon sebagai penulis lepas menjadikannya tidak memiliki ikatan struktural dengan institusi media, berbeda dengan wartawan tetap yang memperoleh pe