Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua Tahun 2013, Putaran Kedua

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah tidak diikutsertakannya Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), selanjutnya disebut UU MK, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; 93 Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Pasal 236C UU Pemda menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang- Undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda; [3.4] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Biak Numfor Putaran Kedua dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 97/KPTS/KPU/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 (Putaran Kedua), tanggal 11 Desember 2013 (vide bukti T-1 = bukti PT-1), dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor dan Lampirannya, tanggal 11 Desember 2013 (vide bukti T-2 = bukti PT-2), dengan 94 demikian menurut Mahkamah objek yang seharusnya dipermasalahkan (objectum litis) dalam permohonan Pemohon adalah produk hukum tersebut; [3.5] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menjadikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 97/KPTS/KPU/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2013 (Putaran Kedua), tanggal 11 Desember 2013 (vide bukti T-1 = bukti PT-1), dan/atau Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor dan Lampirannya, tanggal 11 Desember 2013 (vide bukti T-2 = bukti PT-2) sebagai objek permohonannya, namun Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memulihkan hak konstitusi Pemohon sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Biak Numfor; memerintahkan kepada Termohon atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor untuk melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kabupaten Biak Numfor dengan mengikutsertakan Pasangan Calon Ir. Augustinus Rumansara dan Arianto Raisal, ST sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Biak Numfor; dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor untuk mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon salah objek (eror in objecto). [3.6] Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon salah objek, maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan, tenggang waktu permohonan, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan; 4.