Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) Nomor 191/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 18 November 2010, Termohon dalam surat Nomor 062/KPU-KONUT/I/2011, perihal Laporan Hasil Pemungutan Suara Ulang, bertanggal 31 Januari 2011 beserta lampirannya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2011 melaporkan, telah melaksanakan pemungutan suara ulang di 15 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada pada 11 desa/kelurahan, yaitu: Desa Bandaeha, Kecamatan Molawe; Desa Tondowatu dan Desa Motui, Kecamatan Sawa; Desa Wawolesea, Desa Lemobajo, Desa Basule, Desa Waworaha, Desa Lametono, dan Desa Toreo, Kecamatan Lasolo; Desa Polora Indah, Kecamatan Langgikima; dan Kelurahan Lembo, Kecamatan Lembo pada tanggal 25 Januari 2011. Selanjutnya, Termohon telah melaksanakan rekapitulasi terhadap perolehan suara dan menetapkan hasil pemungutan suara ulang dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 104.5/KPU KONUT/I/2011 tentang Pengesahan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2011 bertanggal 28 Januari 2011; [3.2] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 104.5/KPU KONUT/I/2011 tentang Pengesahan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2011, bertanggal 28 Januari 2011 menetapkan hasil 7 perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010 dalam pemungutan suara ulang sebagai berikut: NO. URUT NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEROLEHAN SUARA PERSENTASE 1. Drs. H. Aswad Sulaeman P., M. Si dan Ir. Ruksamin, M. Si 2.327 56,07 2. Drs. H. Abdul Hamid Basir dan Drs. H. Tamrin Pawani 2 0,05 3. Ir. Mustari, M.B.A, M.Si dan H. Muh. Nur Sinapoy, S.E., M. Si 1 0,02 4. Apoda, S.E., M.P. dan Drs. Kahar, M.Pd 1 0,02 5. H. Sudiro, S.H. dan Dra. Hj. Siti Halna, M. Pd 1.814 43,71 6. H. Herry Asiku, S.E. dan Drs. Andhy Beddu D. 1 0,02 7. H. Herry Hermansyah Silondae, S.E. dan Ir. Andi Syamsul Bahri, M. Si 3 0,07 8. Ir. Slamet Riadi dan H. Rudin Lahadi 1 0,02 [3.3] Menimbang bahwa Pihak Terkait II mengajukan permohonan keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 104.5/KPU KONUT/I/2011 tentang Pengesahan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2011 bertanggal 28 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Februari 2011 berdasarkan tanda terima Nomor 198/PAN/MK/II/2011 yang kemudian diperbaiki dengan perbaikan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Februari 2011 berdasarkan tanda terima Nomor 2623/PAN/MK/II/2011; [3.4] Menimbang bahwa pada tanggal 10 Februari 2011, Mahkamah telah membuka sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan laporan Termohon, 8 laporan pengawasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Panwaslu Kabupaten Konawe Utara; [3.5] Menimbang bahwa Termohon dalam persidangan 10 Februari 2011, pada pokoknya melaporkan, telah melaksanakan pemungutan suara ulang di 11 desa/kelurahan dan telah melaksanakan Rekapitulasi terhadap perolehan suara dan menetapkan hasil pemungutan suara ulang dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 104.5/KPU KONUT/I/2011 tentang Pengesahan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2011 bertanggal 28 Januari 2011; [3.6] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dalam persidangan tanggal 10 Februari 2011 dan Laporan Supervisi Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Februari 2011, pada pokoknya menyatakan, pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010 telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; [3.7] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Konawe Utara dalam persidangan tanggal 10 Februari 2011 dan Laporan Pengawasan Pemungutan Suara Ulang yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Februari 2011, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:  Tidak ada laporan dari masyarakat dan tidak ada ditemukan adanya pelanggaran administrasi pada proses pemungutan suara ulang untuk 11 desa/kelurahan di Kabupaten Konawe Utara;  Selama proses pemungutan suara ulang untuk 11 desa/kelurahan di Kabupaten Konawe Utara tidak ada laporan adanya pelanggaran pidana dari masyarakat atau pihak-pihak terkait dalam proses pemungutan suara ulang;  Setelah proses pemungutan, penghitungan, dan perolehan suara ditetapkan, Panwaslu Kabupaten Konawe Utara baru menerima 22 laporan 9 pengaduan pelanggaran pidana money politic dari masyarakat. Panwaslu Kabupaten Konawe Utara segera menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi dan meneruskan laporan tersebut ke Sentra Gakkumdu sebanyak 22 laporan;  Sentra Gakkumdu mengembalikan 20 laporan karena kurang bukti dan dua laporan ditindak lanjuti oleh Sentra Gakkumdu dan diduga dilakukan oleh tim sukses beberapa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010; [3.8] Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 10 Februari 2011 menyatakan tidak berkeberatan dan menerima hasil pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010; [3.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait I dalam persidangan tanggal 10 Februari 2011 menyatakan tidak berkeberatan dan menerima hasil pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010; [3.10] Menimbang bahwa Pihak Terkait II dalam persidangan tanggal 10 Februari 2011 menyatakan keberatan atas hasil pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Konawe Utara Tahun 2010; Bahwa keberatan tersebut didasari dalil telah terjadi pelanggaran Pemilukada yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilukada Konawe Utara Tahun 2010 berupa: (i) keterlibatan Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara Pemilukada, dan aparat pemerintahan Kabupaten Konawe Utara untuk membantu Pihak Terkait I; (ii) upaya penghilangan suara oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pasangan Calon Nomor Urut 6, Pasangan Calon Nomor Urut 8, dan Pihak Terkait I dengan cara memberikan seluruh sisa suara mereka kepada Pihak Terkait I; dan (iii) money politic; [3.11] Menimbang bahwa pada tanggal 25 Februari 2011 dan 4 Maret 2011, Mahkamah telah membuka sidang lanjutan dengan agenda pembuktian terhadap keberatan Pihak Terkait II dan bantahan dari para pihak; [3.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil keberatannya, Pihak Terkait II mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dan didengar 10 keterangannya dalam persidangan tanggal 25 Februari 2011, yaitu Raafik Malik, Arnita, Musriawan, Al Amin, Jeni Safitri, Samsul Bahri, Muhidin, Hairul A., Muhlisin Kia, Suparjon, Hasanudin, Tajerimin, Subiono, Surianto, Mison, dan Samara. Selain itu, Pihak Terkait II mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti PT II-1 sampai dengan Bukti PT II-86 dan Surat Tambahan Informasi (ad Informandum) terkait Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sawa, Kecamatan Lasolo, Kecamatan Molawe, dan Kecamatan Lembo Kabupaten Konawe Utara yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Maret 2011; [3.13] Menimbang bahwa Pihak Terkait I membantah keseluruhan dalil-dalil yang diajukan Pihak Terkait II secara lisan dalam persidangan tanggal 25 Februari 2011 dan 4 Maret 2011 dan secara tertulis sebagaimana yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 4 Maret 2011, serta mengajukan saksi-saksi yang telah disump