Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 4 November 2010, Termohon telah melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang di seluruh TPS se-Kabupaten Pandeglang pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2010. Selanjutnya, Termohon juga telah melaksanakan rekapitulasi terhadap perolehan suara dan menetapkan hasil pemungutan suara ulang dalam Pemilukada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 di seluruh TPS se-Kabupaten Pandeglang dengan Berita Acara Nomor 63/BA/KPU-PDG/XII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, bertanggal 31 Desember 2010. Kemudian, Termohon telah melaporkan hasil pemungutan suara ulang tersebut kepada Mahkamah dengan Surat Nomor 06/KPU-PDG- 015.436409/I/2011, perihal Penyampaian Hasil dan Kronologi Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, bertanggal 10 Januari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011, pukul 15.34 WIB, yang selanjutnya dilengkapi dan 5 diterima kembali di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2011, pukul 14.40 WIB. [3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 63/BA/KPU- PDG/XII/2010 tersebut, rekapitulasi hasil penghitungan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang, bertanggal 31 Desember 2010, adalah sebagai berikut: NO. PASANGAN CALON JUMLAH SUARA PERSENTASE 1. Yoyon Sujana, S.E., dan M. Oyim, S.E 22.003 4% 2. Edi Suhaedi, S.H., M.H., dan Hj. Aprylia Hedyasanty Putri., S.E. 13.707 3% 3. Drs. H. Djadjat Mudjahidin dan Ir. H. Endjat Sudrajat 6.426 1% 4. Rona Sunarto, S.E. dan Agus Wahyu Wardana 6.471 1% 5. Hj. Irna Narulita, S.E., M.M. dan H. Apud Mahpud 220.624 41% 6. Drs. H. Erwan Kurtubi, M.M. dan Hj. Heryani 265.263 50% [3.3] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang telah menyampaikan laporan pengawasan melalui Surat Nomor 078/B/Panwas-Kab/I/2011 perihal Laporan Kegiatan Pengawasan Panwaslukada Kabupaten Pandeglang pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, bertanggal 6 17 Januari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011, pukul 14.55 WIB; [3.4] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon mengajukan Surat Nomor 01/PSU/I/2011 perihal Permohonan Keberatan atas Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, bertanggal 3 Januari 2011, yang diterima di Kepaniteran Mahkamah Konstitusi pada hari yang sama, yaitu Senin tanggal 3 Januari 2011, pukul 14.30 WIB, dan kemudian permohonan tersebut diperbaiki oleh Pemohon melalui Surat Nomor 02/PSU/I/2011 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011, pukul 15.24 WIB. Permohonan keberatan atas penetapan hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang yang diajukan oleh Pemohon tersebut didasarkan atas adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, Pasangan Calon Nomor Urut 6, dan aparatur Pemerintah Daerah yang pada pokoknya dilakukan dengan pelanggaran- pelanggaran hukum sebagai berikut: 1. Adanya keterlibatan Gubernur Banten, Bupati Pandeglang, Sekda Kabupaten Pandeglang, Assda Kabupaten Pandeglang, SKPD, Camat, Trantib, PDAM, PNS, Lurah, Kepala Desa, Sekretaris Desa, RT, dan RW untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6; 2. Adanya pemberhentian, mutasi, demosi, dan intimidasi terhadap PNS yang memberikan kesaksian di Mahkamah Konstitusi; 3. Ketidaknetralan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang; 4. Terjadinya praktik money politic; 5. Adanya surat suara yang sudah dicoblos; [3.5] Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2011, Mahkamah telah membuka sidang lanjutan perkara a quo untuk mendengarkan laporan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Komisi Pemilihan Umum 7 Kabupaten Pandeglang, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan keterangan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, pelaksanaan pemungutan suara ulang yang diselenggarakan pada tanggal 26 Desember 2010, berjalan tanpa kendala yang berarti. Sementara itu, Panwaslukada Kabupaten Pandeglang telah menerima dan menindaklanjuti beberapa temuan dan laporan dugaan pelanggaran yang terjadi, namun tidak menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Selanjutnya, Mahkamah juga telah mendengarkan penjelasan dari Pemohon mengenai permohonan keberatan yang diajukannya, sekaligus mendengarkan jawaban dari Termohon dan keterangan dari Pihak Terkait yang pada intinya baik Termohon maupun Pihak Terkait sama-sama menolak seluruh dalil keberatan Pemohon terhadap hasil penghitungan pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010; [3.6] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati penjelasan permohonan keberatan dari Pemohon, laporan dan jawaban dari Termohon, laporan dan keterangan dari Panwaslukada Kabupaten Pandeglang, keterangan dari Pihak Terkait, serta memeriksa dengan saksama bukti-bukti Pemohon yang diberi tanda Bukti P-1 s.d. Bukti P-134, memeriksa bukti-bukti Termohon yang diberi tanda Bukti T-1 s.d Bukti T-11 dan Laporan Termohon yang diberi tanda LT-1 s.d. LT-4.487, memeriksa bukti-bukti Pihak Terkait yang diberi tanda Bukti PT-1 s.d. Bukti PT-318, serta keterangan dan pernyataan tertulis (affidavit) para saksi baik dari Pemohon maupun Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal dan keadaan baru yang didukung oleh bukti-bukti tertulis dari para pihak yang meyakinkan yang dapat memengaruhi hasil perolehan suara secara signifikan dan dapat mengubah peringkat perolehan suara serta keterpilihan dari masing-masing Pasangan Calon. Lagi pula, perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait kini semakin jauh perbedaannya, yaitu dari semula sebanyak 34.948 suara, kemudian setelah pemungutan suara ulang perbedaannya menjadi sebanyak 44.639 suara. Menurut Mahkamah, memang pada saat ini tidak mungkin ada Pemilukada yang bersih seratus persen atau sempurna, sebab di sana-sini selalu terjadi berbagai pelanggaran. Akan tetapi, sejauh pelanggaran itu tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta tidak 8 signifikan pengaruhnya bagi perolehan suara dan keterpilihan Pasangan Calon, maka Mahkamah tidak dapat membatalkan hasil Pemilukada tersebut. Demikian pula yang terjadi pada penyelenggaran pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 ini. Oleh karenanya, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut keberatan permohonan Pemohon terhadap hasil pemungutan suara ulang yang dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 4 November 2010. Dengan demikian, untuk menjamin adanya kepastian hukum yang adil maka Mahkamah harus segera menjatuhkan Putusan Akhir dalam perkara a quo. Adapun terhadap temuan tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, masih tetap dapat diproses lebih lanjut melalui peradilan umum; Berdasarkan Un