Pengujian Materiil Undang Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon; 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa atas nama para Pemohon. 39 Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 51A ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 60A ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 75A ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100, selanjutnya disebut UU 2/2025) terhadap Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal ihwal permohonan para Pemohon sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan para Pemohon pada hari Senin, tanggal 27 Oktober 2025. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025), Mahkamah telah 40 memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon agar memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon, yakni berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing), alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) sehingga permohonan a quo sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 7/2025 [vide Risalah sidang, tanggal 27 Oktober 2025, hlm. 14-26]. Selanjutnya, pada hari Jumat, tanggal 7 November 2025, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok- pokok perbaikan dan menerima perbaikan permohonan serta pengesahan bukti yang disampaikan para Pemohon pada hari Senin, tanggal 10 November 2025; [3.3.2] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon, in casu sistematika permohonan a quo, pada dasarnya secara formal telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, yaitu telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah (Permohonan hlm. 2-6), kedudukan hukum para Pemohon (Permohonan hlm. 7-21), dan alasan permohonan (Permohonan hlm. 21-41). Bahkan, sebelum menguraikan ihwal ketiga hal tersebut, para Pemohon pun telah menguraikan perihal identitas para Pemohon (Permohonan hlm. 1). Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi sesuai dengan PMK 7/2025, permohonan para Pemohon pun telah memuat hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah untuk diputus dalam petitum (Permohonan hlm. 41-42). Namun demikian, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya mengenai persoalan sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan isi/substansi dari masing-masing sistematika dimaksud. [3.3.3] Bahwa berkenaan dengan hal-hal sebagaimana dikemukakan dalam Sub-paragraf [3.3.2] di atas, Mahkamah akan menilai keterpenuhan substansi syarat formal permohonan para Pemohon terutama berkenaan dengan uraian yang dikemukakan dalam alasan-alasan permohonan. Dalam hal ini, Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK menyatakan, 41 “Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. ... b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selain itu, permohonan Pemohon harus pula memenuhi syarat formil dalam Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025 yang menyatakan sebagai berikut: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. Kewenangan Mahkamah; b. Kedudukan hukum Pemohon; c. Alasan-alasan permohonan (posita); dan d. Hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum).” Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon, menurut Mahkamah, dalam menguraikan mengenai alasan-alasan permohonan (Posita), telah ternyata para Pemohon tidak menguraikan secara jelas pertentangan antara norma yang diuji konstitusionalitasnya dengan pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Dalam hal ini, Mahkamah tidak mendapatkan uraian dan argumentasi hukum yang jelas dan memadai (komprehensif) ihwal pertentangan antara norma, in casu Pasal 51A ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 60A ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 75A ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 2/2025 terhadap Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Padahal, uraian mengenai alasan pertentangan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 dimaksud merupakan syarat mutlak dan fundamental yang menjadi dasar dalam penilaian pengujian undang-undang di Mahkamah sebagaimana diatur dalam UU MK dan PMK 7/2025. Adapun dalam permohonan para Pemohon, uraian pertentangan dengan dasar pengujian lebih dikaitkan dengan anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon yang lebih tepat berada pada bagian Kedudukan Hukum para Pemohon [vide angka 7 dan angka 12 Permohonan, hlm. 28 dan 30]. Dengan tidak adanya penguraian ihwal pertentangan (kontestasi) antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian pada bagian pokok permohonan, Mahkamah tidak dapat mengetahui ada atau tidaknya pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan UUD NRI Tahun 1945. 42 [3.3.4] Bahwa selain hal tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati petitum permohonan para Pemohon angka 2 (dua) yang menyatakan sebagai berikut: 2. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 51A ayat (1), Pasal 51A ayat (3), Pasal 51A ayat (4), Pasal 51A ayat (5), Pasal 60A ayat (1), Pasal 60A ayat (3), Pasal 60A ayat (4), Pasal 60A ayat (5), Pasal 75A ayat (1), Pasal 75A ayat (3), Pasal 75A ayat (4), dan Pasal 75A ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tah